SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan bilateral Anti-Corruption Unit (ACU) Kerajaan Kamboja di gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pertemuan itu bertujuan untuk menjalin kerjasama antar-lembaga internasional dan regional serta berbagi upaya dan strategi yang telah dilakukan KPK dalam penanganan korupsi, salah satunya melalui pendekatan strategi pendidikan antikorupsi.
Kerja sama internasional KPK terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu kerja sama bidang pencegahan, penindakan, dan peningkatan kapasitas. Kerja sama dalam bidang pencegahan dilakukan untuk tujuan tukar menukar informasi terkait metode, pendekatan, dan praktik baik dalam pencegahan korupsi.
Selanjutnya kerja sama dalam bidang penindakan dilakukan untuk bertukar informasi dan data terkait penanganan kasus, pertukaran pengetahuan mengenai modus operandi yang digunakan oleh pelaku korupsi, penggunaan teknologi informasi dan berbagai metode baru lainnya seperti forensik digital, forensik akuntansi, dan bantuan terhadap upaya hukum lainnya dalam mendukung penyidikan dan penuntutan kasus korupsi.
Kemudian, kerja sama di bidang peningkatan kapasitas, baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusia dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain seperti penyelenggaraan seminar atau konferensi internasional, program pelatihan bersama, dan program magang di lembaga anti-korupsi negara lain. Hal inilah yang saat ini sedang dilakukan antara KPK dan ACU Kamboja.
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menyampaikan apresiasi dan harapannya dari pertemuan itu. “Kesempatan tu merupakan kesempatan yang baik untuk bertemu dan berbagi guna meningkatkan kapasitas kita,” kata Wawan, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (09/03/2023).
Sebagai upaya mengemban amanat tugas pemberantasan korupsi demi mewujudkan visi “Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju”, KPK juga merujuk pada Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi. Strategi tersebut terdiri dari pendekatan pada upaya penindakan, pencegahan, dan pendidikan.
Lanjut Wawan, strategi pendidikan sangat penting unttuk dilakukan agar nilai-nilai Integritas dan antikorupsi terinternalisasi dan dapat membangun pribadi yang berkarakter dan berperilaku jujur berintegritas serta lingkungan masyarakat yang berbudaya antikorupsi.
“Kami memiliki berbagai program, diantaranya integrasi kurikulum, pelengkapan material Pendidikan Anti Korupsi (PAK), monitoring, upaya menjaga integritas ekosistem pendidikan, pemberdayaan stakeholder pendidikan, serta melakukan festival film,” ujar Wawan.
Pada integrasi kurikulum, KPK pertama kali melakukan advokasi regulasi antikorupsi pada pendidikan formal, khususnya pada pendidikan usia dini, dasar, dan menengah. Kemudian KPK melalui Kedeputian Dikmas juga melengkapi material antikorupsi sebagai referensi untuk implementasi PAK di sekolah atau perguruan tinggi.
Sebagai langkah akhir, KPK juga melakukan monitoring melalui digital platform salah satunya JAGA id untuk pencegaahan korupsi. Hal ini dapat diakses melalui DAPODIK milik kementerian, PD Dikti, dan milik Kemendikbud.
Wawan juga menyampaikan terkait dengan pentingnya pelaksanaa program untuk menjaga integritas ekosistem pendidikan, “Integritas ekosistem pendidikan dapat diwujudkan melalui stranas AK dengan melaksanakan pilot project PAK (Pendidikan Antikorupsi), baik usia dini, dasar, menengah atau perguruan tinggi, lalu pengukuran melalui asesmen,” kata Wawan.
KPK melalui Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat juga melaksanakan Program pemberdayaan stakeholder pendidikan, yaitu terkait kapasitas dari stakeholder pendidikan (guru, kepala sekolah, dosen, atau pengawas sekolah). Lalu program festival sekolah atau perguruan tinggi untuk mengekslporasi inovasi dan kreativitas akademisi atau komunitas sekolah dalam mewujudkan best practice anti-korupsi.
Wawan juga memaparkan terkait dengan program unggulan lainnya. Salah satunya adalah di bawah langsung Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK terdapat program Politik Cerdas Berintegritas (PCB).
“Dalam program ini kami mencoba bagaimana meningkatkan awareness. Terutama komitmen integritas anggota parpol (KPU bdan BAWASLU),”kata Wawan.
Saat ini terdapat 20 parpol nasional 6 parpol lokal di Aceh yang tergabung PCB. Pada 2023 ini ada 2 parpol lokal lainnya yang akan bergabung. PCB ditujukan bagi Partai Politik selaku peserta, masyarakat selaku pemilih, KPU dan Bawaslu sebagai pelaksana untuk ditingkatkan nilai integritasnya.
Vice President Anti-Corruption Unit of Kingdom of Cambodia, H.E Mr. Yonn terlihat antusias dan aktif memberikan pertanyaan. Ia terlihat antusias dan tertarik dengan program Partai Cerdas Berintegritas. “Mengapa PCB penting? Sejauh mana KPK terlibat dalam urusan legislatif?” tanya Mr. Yonn.
PCB ini penting khususnya dalam menyipakan tahun politik. Ada 5 hal penting di dalamnya, yaitu suara rakyat, yang mewakili rakyat, penentuan pemimpin kota kabupaten, penentuan anggota dewan, serta menentukan arah kebijakan hukum politik nasional. (Akhirudin)
