SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan perubahan arah kebijakan fiskal yang semakin berpihak pada daerah.
Menurut Tamsil, pemerintah saat ini tengah membangun arsitektur fiskal baru dengan menyalurkan lebih banyak dana langsung ke daerah. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat di tingkat bawah dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
“Arsitektur kebijakan fiskal setahun terakhir menunjukkan keberpihakan yang makin kuat kepada daerah. Pemerintah memastikan agar anggaran tidak berhenti di pusat, tetapi mengalir langsung ke daerah agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” ujar Tamsil di Jakarta, Minggu (20/10).
Ia mencontohkan sektor pertanian, di mana Nilai Tukar Petani (NTP) — indikator kesejahteraan petani — mengalami peningkatan signifikan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa kebijakan di bawah Menteri Pertanian Amran Sulaiman berhasil mendorong ekonomi pedesaan.
Selain itu, Tamsil menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai terobosan progresif dalam memperkuat ekonomi daerah. Program tersebut tak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga menciptakan rantai ekonomi baru yang melibatkan petani, koperasi, dan pelaku UMKM lokal.
“Program MBG tidak hanya memberi makan, tapi juga menghidupkan ekonomi lokal,” katanya.
Dikenal sebagai “maestro anggaran”, Tamsil menilai kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo mencerminkan ideologi pembangunan pro-rakyat, dengan fokus mengembalikan energi pembangunan ke daerah. Belanja negara diarahkan pada program-program yang berdampak langsung, seperti ketahanan pangan, koperasi desa, UMKM, dan bantuan sosial yang terukur manfaatnya.
“Kebijakan fiskal sekarang menjadi mesin penggerak ekonomi daerah. Ini perubahan paradigma pembangunan nasional — negara menata ulang distribusi kesejahteraan agar lebih terasa di daerah,” ujarnya.
Namun, Tamsil juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar keberpihakan fiskal tidak kehilangan dampak riilnya. DPD RI, katanya, akan terus mengawal penggunaan dana daerah agar tepat sasaran dan memberdayakan pemerintah daerah sebagai subjek pembangunan.
Ia menekankan perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah serta peningkatan kapasitas birokrasi daerah agar pelaksanaan program berjalan efektif.
Menanggapi pandangan bahwa beberapa program nasional terlalu cepat diimplementasikan, Tamsil justru melihat hal itu sebagai peluang bagi daerah untuk berinovasi dan menciptakan sumber pendapatan baru tanpa membebani rakyat.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah menyiapkan mekanisme insentif fiskal bagi daerah dengan kinerja anggaran yang baik. Daerah yang mampu mengelola dana secara efektif dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional akan memperoleh tambahan transfer dana.
“Presiden Prabowo membawa semangat membangun dari pinggiran seperti tertuang dalam Asta Cita, dengan daya eksekusi yang lebih kuat dibanding era sebelumnya. Dalam satu tahun, fondasinya sudah mulai terbentuk. Tugas kita adalah menjaga keberlanjutannya,” ujar Tamsil.
Ia menegaskan, keberpihakan fiskal ini bukan sekadar retorika politik, melainkan kebijakan nyata yang bisa diukur dampaknya.
“Ini bukan hanya wacana, tapi kebijakan konkret. Tantangannya sekarang adalah memastikan setiap rupiah yang dialirkan ke daerah benar-benar sampai ke rakyat,” tutupnya.
(Anton)
