SUARAINDONEWS.COM, Tolikara-Isu maraknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap pejabat pemerintah mulai dari Gubernur, Walikota, Bupati, anggota Dewan sampai pelaku usaha, dijadikan tema Anggota MPR RI Willem Wandik dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan.
Saat sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di daerah pemilihannya, di lapangan Guriwagek, distrik Kembu, Tolikara, Papua, Jumat (20/4/2018), Willem menyebut dalam korupsi, ada ancaman bahaya terselubung yakni pembunuhan ideologi kenegaraan dan ideologi kebangsaan.
“Pembunuhan ideologi masuk dari pintu sindikalisme berupa pelaksanaan kebijakan-kebijakan kotor negara untuk kepentingan persekongkolan jahat, kendati memakai baju kepentingan umum, ” kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu.
Willem Wandik mengatakan para pelaku korupsi tersebut pada hakekatnya sudah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Empat Pilar Kebangsaan yang dimiliki Indonesia yaitu nilai-nilai yang tercantum dalam upaya untuk tetap menjaga Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI), Pancasila (sebagai Dasar dan Ideologi Negara), UUD 1945 (Konstitusi Negara), dan Bhineka Tunggal Ika (Semboyan Negara).
Saat menjawab atas pertanyaan peserta sosialisasi, Willem menyampaikan keberhasilan pengelolaan dana otonomi khusus di Papua ini mestinya Pemerintah Daerah sendiri yang lebih tahu apakah penggunaan dana ini sudah sejalan dengan rencana pembangunan yang ada atau tidak.
“Ada penyelewengan atau tidak didalam penggunaan dan pelaksanaannya, optimalisasi pemanfaatannya seperti apa karena yang tahu priortas program (kegiatan) ya tentunya pemerintah daerah itu sendiri.” ujarnya
Willem Wandik menegaskan perilaku koruptif ini sangat bertentangan dalam upaya pemerintah menurunkan angka tingkat kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia, dimana tanah Papua sendiri masuk dalam urutan paling bawah dibandingkan daerah lainnya.
“Karena itu, pada hakekatnya perilaku koruptif pelaksana pembangunan ini jangan sampai terjadi di tanah Papua dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan dana otonomi khusus,” kata anggota Komisi V DPR itu.
Dalam sesi penutupan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini, Willem menerangkan bahwa adanya anggota DPR RI yang kena OTT oleh KPK bukan berarti semua anggota DPR RI berperilaku korup.
“Saya berharap masyarakat tanah Papua untuk bersama memantau dan mengingatkan anggota DPR RI yang berasal dari Dapil Papua untuk tidak ikut berperilaku koruptif demi nama baik masyarakat dan pemerintah Papua sendiri, “ ujarnya.(Bams)
