SUARAINDONEWS.COM, Buton – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga meminta pemerintah daerah memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki secara optimal dan menjalin sinergi dengan pemerintah pusat guna meningkatkan ekspor komoditas unggulan. Sesuai mandat Presiden Joko Widodo, Kementerian Perdagangan harus mampu menjaga devisa negara melalui peningkatan ekspor dan pengendalian impor.
Demikian dikatakan Wamendag Jerry saat menghadiri rapat koordinasi peningkatan ekspor komoditas unggulan dan sinkronisasi kebijakan sektor perdagangan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis (27/5/2021). Kegiatan ini merupakan bagian dari kunjungan kerja Wamendag Jerry ke Baubau, Buton, dan Wakatobi di Sultra yang dilaksanakan pada 26—28 Mei 2021.
“Rapat koordinasi ini harus menjadi salah satu sarana untuk terus meningkatkan kolaborasi dalam menggenjot ekspor produk unggulan dan produk-produk potensial lainnya di Kepulauan Buton, Sultra. Kementerian Perdagangan akan mencari solusi agar komoditas unggulan daerah dapat dimanfaatkan sepenuhnya,” ujar Wamendag Jerry.
Dikatakannya, dalam mendorong ekspor komoditas unggulan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) di bawah Kementerian Perdagangan. BBPPEI bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pelatihan eksportir dalam menembus pasar global. UMKM dapat dibina di balai pelatihan ekspor untuk menyesuaikan produknya dengan permintaan buyer di luar negeri.
Kementerian Perdagangan, lanjut, Wamendag Jerry, memiliki perwakilan di luar negeri seperti Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) yang tersebar di 33 negara. Perwakilan ini bertugas memfasilitasi eksportir Indonesia dengan buyer internasional.
“Pemerintah pusat ingin memastikan peningkatan ekspor nasional dapat berjalan. Untuk itu, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah karena produk ekspor berasal dari daerah,” tandas Wamendag Jerry.
Wamendag mengungkapkan, Indonesia memiliki perjanjian dagang dengan negara mitra. Salah satu manfaat dari perjanjian ini adalah dihilangkannya tarif bea masuk dari negara mitra. Penghapusan tarif ini dapat memotivasi pelaku usaha, khususnya UMKM untuk melakukan ekspor.
“Untuk itu, diperlukan dukungan Pemerintah daerah untuk menyosialisasikan manfaat hasil-hasil perjanjian dagang kepada pelaku usaha di daerah untuk bisa melakukan ekspor,” ungkap Wamendag Jerry.
Sultra merupakan provinsi pengekspor aspal alam terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang periode 2016—2020 ekspor aspal alam Sultra menunjukkan tren positif sebesar 9,74 persen. Pada 2020, aspal alam Indonesia mencatatkan nilai ekspor tertinggi selama selama lima tahun terakhir dengan jumlah 117,86 juta ton atau senilai USD 4,39 juta, dimana 99,19 persen dari total volume ekspor berasal dari Sultra.
Selain aspal alam, Sultra merupakan salah satu provinsi yang memberikan kontribusi ekspor perikanan dan hasil laut Indonesia. Pada 2020, Sultra menduduki peringkat ke-18 dengan total ekspor perikanan dan hasil laut sebesar USD 21,74 juta atau memberikan kontribusi sebesar 0,42 persen.
Selama lima tahun terakhir (2016—2020) ekspor perikanan dan hasil laut Sultra menunjukan tren positif sebesar 9,42 persen. Sampai Maret 2021, ekspor perikanan dan hasil laut Sultra tercatat sebesar USD 7,14 juta, naik sebesar 140,40 persen bibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD 2,97 juta.
Ekspor perikanan dan hasil laut Sultra didominasi ekspor filet dan daging ikan sebesar USD 13,00 juta dengan atau sebesar 59,82 persen; diikuti ekspor moluska sebesar USD 4,01 juta (18,45 persen); serta ekspor udang dan olahannya sebesar USD 1,97 juta (9,06 persen).
Negara tujuan utama ekspor perikanan dan hasil laut Sultra yaitu Amerika Serikat sebesar USD 12,70 juta (58,44 persen); Jepang sebesar USD 3,39 Juta (15,61 persen); dan Puerto Rico sebesar USD 1,34 Juta (6,17 persen). SRG dan Revitalisasi Pasar di Daerah.
Selain peningkatan ekspor, Wamendag Jerry menggalakkan sistem resi gudang (SRG) untuk diimplementasikan di daerah. SRG merupakan konsep Kementerian Perdagangan sebagai instrumen tunda jual bagi komoditas petani di daerah. SRG dapat dimanfaatkan untuk menyimpan komoditas sehingga dapat dijual ketika harga tinggi. Melalui SRG, komoditas yang disimpan dapat menjadi jaminan petani dalam memperoleh pinjaman dari perbankan.
“SRG dapat mengurangi adanya tengkulak serta dapat digunakan untuk menjaga distribusi pasokan agar menjadi lebih tertib. Tujuannya, petani akan diuntungkan dengan dengan adanya SRG,” kata Wamendag Jerry.
Wamendag Jerry menambahkan, Kementerian Perdagangan menerima usulan revitalisasi pasar dari pemerintah daerah. Usulan tersebut harus memenuhi kajian dan syarat sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Kementerian Perdagangan akan meninjau kelayakan lokasi dan mempelajari usulannya. Hal ini
menunjukan keberpihakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan yang dilaksanakan Pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat,” tutup Wamendag Jerry. (EK)
