SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar membuka seminar nasional bertajuk “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Berkelanjutan di Tengah Tantangan Dinamika Global”. Seminar yang menghadiri Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan Direktur Bank Indonesia Perry Warjiyo ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan.
Dalam sambutannya, Indra menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia masih dapat dikatakan tumbuh dengan baik, namun masih tetap harus diwaspadai. Mayoritas negara di dunia saat ini sedang mengalami inflasi dengan tingkat yang bermacam-macam.
Beberapa negara diantaranya seperti Turki, Sri Lanka, Argentina dan Iran mengalami inflasi dengan tingkat di atas 50 persen pada tahun ini dan diproyeksikan belum akan kembali normal dalam waktu yang dekat, dimana tantangan dinamika global masih menghantui.
“Ekonomi dunia sempat terpukul sepanjang 2020 akibat pandemi Covid-19. Kondisi tersebut masih diperparah dengan terjadinya ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina sejak Februari 2022 hingga sekarang. Padahal kedua negara tersebut memegang peranan penting dalam rantai pasok global terkait pangan, pupuk dan energi,” ungkap Indra saat memberikan sambutan di Ruangan Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (19/10/2022).
Turut hadir Akademisi UI Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Ec. dan Akademisi UGM Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, M.Soc.Sc. sebagai narasumber.
Merujuk data Badan Pusat Statistik, inflasi bulan September 2022 melonjak 1,17 persen secara bulanan. “Inflasi bulan September ini merupakan yang tertinggi sejak Desember 2014. Kondisi ini didorong oleh kebijakan kenaikan harga BBM subsidi,” katanya.
Namun demikian, sinyal positif perekonomian Indonesia masih terus bermunculan, meski tantangan yang dihadapi belum lagi hilang. Menko Perekonomian menyatakan Indonesia masih harus mewaspadai ragam tantangan yang ada.
Pandemi Covid-19, ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, perubahan iklim, ancaman krisis karena lonjakan harga komoditas dan terakhir naiknya laju inflasi di tingkat global. Laju inflasi ini bahkan diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2023 dengan kisaran 2-4 persen.
Menurut Indra, kelima tantangan tersebut masih menjadi trigger bagi upaya DPR dan pemerintah untuk mengatasinya dengan memanfaatkan palu kebijakan moneter dan fiskal. Lebih lanjut, Indra menuturkan APBN juga diharapkan menjadi shock absorber dan contracyclical dalam melakukan mitigasi dan adaptasi untuk merespons dinamika tantangan global yang terjadi di tengah upaya pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
Tidak kalah dinamisnya dengan kebijakan fiskal, palu kebijakan moneter yang dimainkan DPR dan Pemerintah juga semakin menantang. Di tengah meningkatnya risiko stagflasi dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, arah kebijakan moneter pada 2022 adalah ‘pro stabilitas’, mengingat sederet ketidakpastian yang masih menghadang perekonomian tanah air.
Pemanfaatan ragam instrumen moneter yang ada baik makroprudensial, sistem pembayaran, pengembangan pasar uang, dan ekonomi keuangan inklusif dan hijau, UMKM maupun keuangan syariah, seluruhnya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dorongan akan inklusi keuangan dan ekonomi juga semakin nyata di depan. Kolaborasi antar lembaga pemerintahan dan pemangku kepentingan, diharapkan tercipta secara baik dan terstruktur sehingga mampu mendorong inklusi keuangan dalam memajukan perekonomian daerah DNA nasional.
Dalam hal ini, lanjut Indra, Setjen DPR RI yang merupakan supporting system bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berperan memberikan dukungan administrasi, persidangan dan keahlian kepada DPR RI dalam melaksanakan fungsinya baik fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi.
Dukungan keahlian dilaksanakan oleh Badan Keahlian yang terdiri dari 5 (lima) pusat. Salah satunya adalah Pusat Penelitian yang ke depan akan berubah menjadi Pusat Analis Legislatif. Adapun, karakter dukungan keahlian yang diberikan oleh Badan Keahlian kepada DPR RI merupakan dukungan yang menggunakan pendekatan riset dan bersifat akademis atau evidence based legislative policy making.
“Sesuai dengan tagline dari Badan Keahlian yaitu ‘Bridging the Research to the role and functions of Parliament’, diharapkan Seminar Nasional dapat menghadirkan diskusi yang membangu yang dapat memberikan pandangan, pendapat dan sumbangsih pemikiran dari beragam sudut pandang,” pungkas Indra.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi atas sinergitas Pemerintah bersama DPR dalam pembahasan beberapa UU dalam mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global di 2023.
Beberapa UU tersebut adalah mulai dari UU Cipta Kerja, UU HPP , UU HKPD, dan saat ini RUU P2SK (Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan). “Ini adalah salah satu milestone reform yang sangat baik. Saya menyampaikan di beberapa forum dunia bahwa pada saat pandemi bukan berarti kita tidak melakukan reform. Dari sisi legislasi, peran DPR sangat luar biasa sangat membantu,” katanya. (wwa)
