SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Temuan mengejutkan dari BPOM dan BPJPH soal sembilan produk makanan yang mengandung unsur babi, padahal tujuh di antaranya bersertifikat halal, memicu reaksi keras dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Wakil Ketua Komite III DPD RI, Prof. Dailami Firdaus, menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas insiden tersebut dan mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem jaminan halal nasional.
“Sertifikat halal seharusnya menjamin rasa aman bagi konsumen Muslim. Jika sampai mengandung unsur haram, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik,” tegas Dailami.
Lemahnya Pengawasan, Perlu Ketegasan Hukum
Menurut Dailami, kejadian ini menjadi bukti lemahnya pengawasan dalam proses sertifikasi maupun distribusi produk halal. Ia menekankan perlunya langkah hukum yang tegas dan transparansi dari pihak terkait.
“Kita butuh ketegasan hukum dan keterbukaan agar kasus serupa tak terulang,” ujarnya.
Ia pun menyoroti peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memperketat proses akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang menjadi garda terdepan dalam sertifikasi.
Ajak Masyarakat Ikut Mengawasi
Tak hanya dari sisi regulasi, Dailami juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan Islam, dalam pengawasan independen terhadap produk-produk halal yang beredar di pasaran.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan lembaga resmi. Pengawasan dari masyarakat sipil sangat penting agar proses sertifikasi dan distribusi berjalan transparan,” tambahnya.
Dorongan Evaluasi Menyeluruh
Prof. Dailami menutup pernyataannya dengan mendorong semua pihak yang terlibat dalam sistem halal nasional untuk duduk bersama dan melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari proses audit hingga distribusi produk.
“Ini momentum penting untuk memperbaiki sistem halal kita, agar tak lagi mencederai kepercayaan umat,” pungkasnya.
(Anton)
