SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta para Senator di 34 provinsi lakukan pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia. Dan ada tiga fokus diantara 26 hak disabilitas yang dijamin UU, yakni, Hak Akses Kesehatan, Pendidikan dan Pekerjaan.
“Saya minta para Senator memasukkan dalam agenda reses masing-masing untuk melihat secara langsung di daerah, bagaimana tiga hak tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah,” demikian tegas LaNyalla saat menerima pengurus DPP Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di kediaman di Jakarta (14/9).
LaNyalla, pun meminta data dan masukan dari pengurus PPDI tentang implementasi di lapangan ketiga hak tersebut. Terutama praktek kewajiban penyerapan kuota pekerja difabel sebesar 1 persen untuk perusahaan swasta nasional dan 2 persen untuk BUMN dan instansi pemerintahan.
“Ini perlu dilakukan check and recheck di lapangan, termasuk berapa yang wiraswasta dan apa kendala yang dihadapi,” jelasnya.
Data Kemensos menyebutkan dari kelompok penduduk usia produktif, 19 sampai 59 tahun yang tercatat. Sebanyak 162 juta jiwa lebih, terdapat penyandang disabilitas kategori sedang sekitar 9,5 juta jiwa. Sementara penyandang disabilitas kategori berat tercacat 1,4 juta jiwa.
“Karena bagi kami, konstitusi di Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 sudah jelas menyatakan; Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” ungkapnya.
Demikian dengan akses Pendidikan, masih banyak anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus yang belum bisa masuk di sekolah umum. Sehingga terpaksa masuk di SLB. Hal ini diakibatkan karena masih banyak guru sekolah yang belum memiliki kemampuan ilmu atau pengetahuan tentang metode pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus tersebut.
Jumlah anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas di Indonesia dari total jumlah anak usia 7 hingga 18 tahun yang tercatat sekitar 38 juta jiwa, terdapat 600 ribu jiwa lebih penyandang disabilitas kategori sedang. Sementara tercatat sekitar 173 ribu jiwa menyandang disabilitas kategori berat.
“Ini juga perlu didata dengan benar, kalau di kota besar mungkin tertangani, bagaimana dengan di desa-desa?,” tanya LaNyalla.
LaNyalla pun mendukung permintaan PPDI agar DPD RI menyuarakan kepada pemerintah perlunya Sensus Disabilitas Indonesia. Bukan sekadar data dari survei atau yang ada di Kemensos. Tapi benar-benar berasal dari data sensus kependudukan. Sehingga angka Indek Pembangunan Manusia juga mencakup Kelompok Penyandang Disabilitas, harap Gufroni Sakaril, Ketua Umum DPP PPDI.
Senada dengan Gufroni, anggota Dewan Pembina DPP PPDI, Siswadi, juga berharap DPD RI melakukan pengawasan terhadap implementasi Pasal 27 UU No.8/2016, yang memerintahkan kepada Pemda untuk memasukkan hak-hak penyandang disabilitas di dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Sehingga para penyandang disabilitas mendapat hak yang sama di setiap daerah, minimal ketimpangan yang ada tidak terlalu jauh, pintanya.
Menanggapi beberapa masukan dari pengurus PPDI dan arahan Ketua DPD RI, Ketua Komite I Fahcrul Razi dan Wakil Ketua Komite II Bustami Zainuddin akan memasukkan isu tersebut dalam agenda prioritas Komite DPD RI. Dan UU No.8/2016 ini tidak hanya domain Kementerian Sosial, tetapi multi Kementerian. Sehingga dari komite I sampai IV bisa terlibat. Apalagi sudah menjadi arahan Ketua DPD agar menjadi fokus kami, ujarnya.
Bustami pun mengusulkan kepada PPDI yang memiliki Pengurus Wilayah di 34 provinsi untuk aktif menjalin komunikasi dengan Senator yang ada di masing-masing Provinsinya. Bila perlu minta salah satu dari mereka untuk masuk sebagai Pembina atau Penasehat PPDI Wilayah. Sebab ini memperjuangkan kepentingan saudara sebangsa yang mengalami keterbatasan, ungkap lebih lanjut.
Begitu pun, Wakil Ketua III DPD RI Sultan Najamudin mengakui jika Indonesia masih kalah ‘Ramah terhadap Penyandang Disabilitas’ dibanding negara tetangga Malaysia. Dan ini juga menjadi catatan khusus kami, terkait kebijakan dan sarana publik. Dengan Malaysia saja masih kalah, apalagi dengan Australia, tegas Senator asal Bengkulu tersebut.
Pengurus dari DPP PPDI yang turut mendampingi Ketua Umum Gufroni Sakaril dan Dewan Pembina Siswadi, di antaranya Permas Alamasyah, Hernawati, Inna Attaiakal, Paulene Wibowo dan Suharta Djaya.(tjo)
