SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjanjikan perbaikan Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) akan selesai pada minggu ketiga bulan Januari 2020 ini. Pernyataan ini disampaikan Mensos Risma saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (13/1/2021).
Risma mengatakan, akan mengebut penyelesaian DTKS. Dia mengaku, pada pekan pertama Januari kemarin, banyak masukan dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang melaporkan data penerima bantuan yang sudah tiga kali sejak 2020, tidak mengambil bantuan dikarenakan meninggal dunia.
Kemudian di pekan kedua ini, data hasil laporan tersebut akan diperbaiki dan dikembalikan ke daerah untuk kembali dievaluasi. Karenanya, dia menjanjikan di minggu ketiga di bulan januari perbaikan DTKS selesai.
“Kita berharap setelah dikembalikan ke daerah di pekan ketiga ini DTKS sudah bisa selesai,” ungkap Risma dalam Raker dengan Komisi VIII DPR RI.
Saat ini, ungkap Risma, updatenya sudah mencapai 87 persen. Karena laporan dari bank Himbara minggu kemarin, langsung dilakukan evaluasi di Kemensos dan diserahkan ke daerah untuk segera disempurnakan.
“Intinya kalau ada penerima yang meninggal, kita akan lihat apakah ahli warisnya berhak menerima atau tidak. Kalau berhak menerima akan dilanjutkan ke ahli warisnya,” kata Risma.
Begitu juga bagi penerima yang sudah tiga kali tidak mengambil bantuan tunai, apakah penerima lansia, sakit atau disabilitas, bukan meninggal dunia. Karena itu, Risma meminta kepada daerah untuk melihat kembali penerima yang satu sampai tiga kali tidak mengambil bantuan.
Menurut dia, ini bisa jadi penerima saat ini kondisinya sakit atau masuk usia lansia atau disabilitas. “Jadi kita berharap daerah kembali cepat memperbaiki data ini dan paling lambat Kamis minggu ini,” katanya.
Selain evaluasi DTKS, Risma juga akan merumuskan kembali parameter masyarakat miskin. Karena, dia melihat, tidak bisa disamakan parameter masyarakat miskin di beberapa daerah, seperti di Papua, syarat masyarakat miskin tidak berpakaian tidak bisa menjadi patokan di Papua.
Begitu juga dengan parameter yang lain, karena itu Risma sudah memulai bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk memperbaiki parameter, termasuk mengecek DTKS tersebut. “Karena itu saya berusaha mengajak pihak lain untuk perbaikan parameter dan mengecek DTKS ini,” tegas Risma.
Untuk kembali mengawasi keabsahan DTKS setelah disempurnakan, Mantan Wali Kota Surabaya ini juga sudah memerintahkan pejabatnya untuk segera mengecek di lapangan setelah data 96 juta DTKS hasil penyusunan sebelumnya disempurnakan kembali.
Risma menegaskan, untuk mencegah adanya gradasi, Kemensos akan melakukan evaluasi setiap dua bulan bukan enam bulan sekali seperti seblumnya. (EK)
