SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Prancis dalam pertemuan 2+2 di Paris, Prancis, Jumat (21/7), menjajaki peluang memperluas kerja sama di berbagai bidang, termasuk di antaranya pertahanan, keamanan, dan alih teknologi pertahanan.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sementara Pemerintah Prancis diwakili oleh Menteri Luar Negeri Catherine Colonna dan Menteri Angkatan Bersenjata Sébastien Lecornu.
“Tadi pembicaraan 2+2 telah berjalan dengan sangat baik dan hubungan kami, khususnya di bidang pertahanan adalah yang terbaik dalam beberapa dasawarsa ini,” kata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam siaran tertulisnya selepas pertemuan sebagaimana dikonfirmasi oleh Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha.
Dalam kesempatan itu, Menhan RI menyampaikan kepada dua menteri Prancis bahwa Presiden RI Joko Widodo menghendaki peningkatan kerja sama bidang pertahanan, termasuk di antaranya terkait program alih teknologi dan pembelian alutsista.
Oleh karena itu, Menhan RI pun memanfaatkan pertemuan itu untuk juga menjajaki peningkatan kerja sama militer, terutama dalam bidang pendidikan, pertukaran prajurit, dan latihan bersama.
“Kami sangat puas dengan pertemuan ini. Kami melihat kerja sama strategis yang sangat baik pada masa mendatang,” kata Prabowo Subianto.
Dalam siaran tertulis yang berbeda, Pemerintah Prancis melalui Kedutaan Besar Prancis di Jakarta menyampaikan pertemuan 2+2 di Paris membuktikan dua negara memiliki kesamaan keinginan dan kepentingan.
Pemerintah Prancis menilai pertemuan itu merupakan kesempatan memperkuat kerja sama di berbagai bidang mengingat dua negara membentuk kemitraan strategis sejak 2011, dan dua negara juga telah menyepakati rencana aksi kemitraan itu untuk periode 2022–2027.
Dalam siaran yang sama, beberapa isu menjadi sorotan dalam pertemuan 2+2 antara Indonesia dan Prancis. Di samping kerja sama bidang pertahanan, teknologi, dan industri, dua negara juga membahas kerangka hukum memperkuat kemitraan dan program-program kerja sama, kemudian perluasan kerja sama sektor kemaritiman, penanggulangan bencana, keamanan siber, dan penanganan kejahatan lintas batas (transnational crime).
Isu lain yang turut didiskusikan oleh para menteri juga menyangkut kerja sama menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Dalam pertemuan itu, kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada 2023 pun menjadi sorotan.
(ANT/EK)
