SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Program Sekolah Rakyat yang baru diluncurkan pemerintah menghadapi tantangan besar. Sekitar 160 guru yang sebelumnya direkrut memilih mengundurkan diri hanya dalam waktu kurang dari sebulan sejak program dimulai.
Apa Penyebabnya?
Sebagian besar guru mengaku penempatan tugas terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Beberapa bahkan tidak mengetahui secara pasti lokasi penugasan saat mendaftar. Mereka juga mengeluhkan minimnya fasilitas, insentif, dan ketidakjelasan status kepegawaian.
“Kami setuju ditempatkan di mana saja, tapi seharusnya ada kejelasan dan kesiapan dari pihak penyelenggara,” ujar salah satu guru yang mundur.
Dampaknya ke Siswa
Tak hanya guru, sejumlah siswa juga memilih keluar dari Sekolah Rakyat. Di beberapa daerah seperti Gowa (Sulawesi Selatan) dan Jombang (Jawa Timur), sekolah sempat kosong karena guru mundur dan siswa tidak datang.
Respons Pemerintah
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan guru pengganti, sebagian besar dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Ia menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat tetap akan berjalan.
“Kami tetap komit menjalankan program ini. Guru yang mundur akan diganti. Kami belajar dari kasus ini,” ujar Gus Ipul.
Kritik dari Pengamat
Sejumlah pengamat menilai bahwa pemerintah terburu-buru dalam meluncurkan program tanpa persiapan matang. Mereka menyarankan agar proses rekrutmen ke depan dilakukan dengan lebih selektif dan memperhatikan kesiapan di lapangan.
Program Sekolah Rakyat adalah langkah mulia untuk pemerataan pendidikan. Namun, mundurnya ratusan guru menjadi peringatan penting bagi pemerintah agar lebih matang dalam perencanaan, terutama terkait penempatan dan kesejahteraan tenaga pengajar.
(Anton)
