Dalam rapat tersebut, berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah berkolaborasi mencari solusi efektif guna mencapai target nasional pada tahun 2024. Kemenko PMK tengah fokus mempercepat pengentasan kemiskinan di Pulau Sumatra, di mana masih terdapat 62 kabupaten/kota dengan angka kemiskinan ekstrem di atas rata-rata nasional.
Nunung Nuryartono menyampaikan bahwa dalam lima bulan ke depan, pemerintah akan memusatkan upaya pengentasan kemiskinan pada masyarakat di pesisir pantai dan sektor pertanian. “Kita lihat di antaranya wilayah-wilayah pesisir itu ternyata menjadi salah satu hotspot. Kemudian juga ada wilayah-wilayah yang notabene menghasilkan komoditas pertanian, tentunya ini menjadi PR kita bersama,” ujar Nunung.
Kemiskinan di beberapa kabupaten/kota di Sumatera memiliki angka yang bervariasi, dengan persentase berkisar antara 1-3 persen. Kemenko PMK bersama Pemerintah Daerah telah memetakan daerah sasaran yang akan menerima bantuan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan.
“Jadi masing-masing provinsi sudah kelihatan, mana kabupaten yang akan menjadi titik untuk kita bisa lebih cepat lagi di lima bulan ke depan,” jelas Nunung.
Pemerintah kabupaten/kota sudah menganggarkan dana untuk percepatan pengentasan kemiskinan tersebut. Selanjutnya, Kemenko PMK bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kemendes PDTT akan melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program ini.
Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga melakukan pemetaan terhadap penduduk lanjut usia (lansia) dan disabilitas tidak produktif untuk diberikan bantuan. “Sehingga lima bulan terakhir, sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 bahwa penyelidikan ekstrim 0 persen itu bisa kita lakukan bersama-sama,” tambah Nunung.
Nunung mengungkapkan bahwa terdapat 62 kabupaten/kota di Sumatera dengan angka kemiskinan ekstrem di atas rata-rata nasional. Meskipun demikian, daerah yang akan menjadi fokus sasaran adalah yang masih memiliki persentase kemiskinan ekstrem antara 1-3 persen.
“Kita lihat di antaranya wilayah-wilayah pesisir itu ternyata menjadi salah satu hotspot. Kemudian juga ada wilayah-wilayah yang notabene menghasilkan komoditas pertanian, tentunya ini menjadi PR kita bersama,” ujar Nunung.
Pemerintah kabupaten/kota telah menganggarkan dana untuk percepatan ini, dan pemerintah pusat akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Salah satu cara yang diupayakan adalah mendorong agar pemerintah daerah setempat menghasilkan komoditas yang tidak hanya berbentuk bahan mentah saja, seperti kopi dan karet, agar dapat menyerap tenaga kerja.
Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga melakukan pemetaan bagi penduduk lanjut usia (lansia) dan disabilitas tidak produktif untuk diberikan bantuan. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022.
(Anton)
