SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menghadiri acara buka puasa bersama (bukber) yang digelar Partai NasDem di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025). Acara ini juga dihadiri oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, membuat pertemuan ini menjadi sorotan politik.
Saat tiba di lokasi, Puan diajak Surya Paloh ke ruang VVIP lantai 22. Di sana, ia bertemu Jokowi yang juga sedang menunggu acara dimulai. Kehangatan suasana semakin terasa ketika Puan berfoto bersama Surya Paloh dan berbincang santai dengan Jokowi.
“Saya baru tahu Pak Jokowi datang, saya ke sini kan diundang Pak Surya Paloh untuk bukber di kantor NasDem. Hangat dong (dengan Jokowi), orang nggak ada apa-apa. Hangat, hangat,” ujar Puan.
Duduk Semeja dengan Jokowi & Surya Paloh
Dalam acara bukber, Puan duduk satu meja dengan Jokowi dan Surya Paloh, bersama Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dan Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno. Di tengah suasana hangat tersebut, muncul pembicaraan mengenai isu yang sedang ramai, yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Usai acara, Puan mengungkap bahwa Jokowi dan Surya Paloh sempat menanyakan langsung soal revisi RUU TNI yang baru saja disahkan DPR.
“Jadi saya sebagai Ketua DPR menyampaikan bahwa ada tiga pasal yang direvisi, yaitu Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53. Hanya tiga hal tersebut yang direvisi,” jelas Puan.
Jokowi & Surya Paloh: “Hanya Itu Saja?”
Menurut Puan, Jokowi dan Surya Paloh menanyakan apakah hanya tiga pasal itu saja yang mengalami perubahan. Puan memastikan bahwa revisi tersebut fair dan tidak menimbulkan masalah lain.
“Beliau berdua menyampaikan, ‘Oh hanya tiga itu saja? Jadi tidak ada masalah? Dan itu semua yang direvisi memang perlu?’, saya jawab, ‘Iya’,” imbuhnya.
Puan juga menjelaskan bahwa perubahan dalam UU TNI dilakukan sesuai kebutuhan dan tidak mengganggu prinsip supremasi sipil, demokrasi, serta hak asasi manusia (HAM).
“Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh mengatakan, ‘Kalau memang hanya seperti itu, harusnya bisa segera disosialisasikan agar publik tidak salah paham’. Itu saja,” ungkap Puan.
DPR Siap Sosialisasi UU TNI ke Publik
Menanggapi hal tersebut, Puan menegaskan bahwa DPR RI dan Pemerintah akan segera melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami isi revisi tanpa ada kecurigaan atau spekulasi yang tidak perlu.
“Kami DPR RI dan Pemerintah akan segera mensosialisasikan perubahan dalam UU TNI sehingga publik bisa mengetahui isinya dengan jelas,” tegasnya.
Dengan sosialisasi ini, diharapkan tidak ada kesalahpahaman terkait revisi UU TNI. Puan menekankan bahwa tidak ada kepentingan tersembunyi dalam perubahan tersebut, melainkan murni untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan dinamika pertahanan negara.
Pertemuan Puan dengan Jokowi dan Surya Paloh dalam acara bukber Partai NasDem menjadi momen penting, terutama dalam membahas isu RUU TNI yang sedang ramai diperbincangkan. Dengan adanya klarifikasi ini, DPR berharap masyarakat bisa memahami bahwa perubahan UU TNI dilakukan sesuai kebutuhan dan tetap menjaga nilai-nilai demokrasi.
Gimana menurut kamu? Apakah sosialisasi UU TNI ini sudah cukup jelas atau masih perlu penjelasan lebih lanjut? Yuk, diskusikan!
(Anton)
