SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, resmi membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Dalam pidatonya, Puan memberi apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas langkah cepat pemerintah menangani dua persoalan krusial: tambang ilegal di Raja Ampat dan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
“DPR RI memberikan apresiasi atas kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Raja Ampat dan permasalahan sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, sehingga tidak berlarut-larut,” ujar Puan.
Pemerintah, atas perintah Presiden Prabowo, mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik empat dari lima perusahaan yang beroperasi di pulau-pulau kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah ini diambil setelah ditemukan pelanggaran atas izin dan lingkungan. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Sementara itu, PT GAG Nikel tetap diperbolehkan beroperasi karena memenuhi standar lingkungan dan tata kelola limbah sesuai Amdal.
Selain itu, Prabowo juga memutuskan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek resmi menjadi bagian dari Aceh, sesuai dengan dokumen administrasi yang sah—mengakhiri sengketa wilayah dengan Sumatera Utara.
Puan menegaskan bahwa pembangunan nasional tak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pelayanan publik, SDM, lingkungan hidup, dan keutuhan wilayah.
“Keberhasilan pembangunan harus dirasakan rakyat. Apakah rakyat merasakan pelayanan negara semakin baik? Fasilitas publik makin maju? Apakah rakyat hidup nyaman dan tenteram?” kata Puan.
Dalam penutupnya, Puan menegaskan pentingnya kemitraan DPR dan pemerintah dalam memastikan pembangunan nasional berjalan dan berdampak nyata bagi rakyat.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa sidang ini akan dimulai sejak hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan 24 Juli 2025.”
Ia pun mengajak masyarakat turut mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI.
(Anton)
