SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR mengganti Syaifullah Tamliha menjadi Muhammad Iqbal di kursi Wakil Ketua Komisi V DPR. Syaifullah Tamliha dianggap sebagai loyalis Suharso Monoarfa, pasca pemerintah mengakui Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP.
Syaifullah Tamliha diketahui menjadi salah satu orang yang menentang musyawarah kerja nasional (Mukernas) PPP yang menberhentikan Suharso Monoarfa dari posisi ketua umum partai beberapa waktu lalu.
“Kami juga merotasi anggota di banggar dan AKD lain. Sementara kami diskusikan di pimpinan fraksi kebetulan sementara pembahasan RKA/KL, jadi kami mendahulukan unsur pimpinan,” ujar Ketua Fraksi PPP DPR Amir Uskara saat dihubungi, Selasa (13/9/2022).
Rotasi di alat kelengkapan dewan (AKD) DPR oleh Fraksi PPP disebutnya sebagai hal yang rutin terjadi. Dia menbantah, rotasi tersebut dilakukan karena sikapnya melawan Mukernas yang mengesahkan pelaksana tuhas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono.
“Maaf, tidak ada hubungannya dengan pengesahan Plt Ketua Umum. Semata-mata kami ingin memaksimalkan kinerja seluruh anggota Fraksi PPP yang jumlahnya terbatas,” ujar Amir.
Terkait hal ini, Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha mengkritisi pencopotan dirinya dari kursi wakil ketua Komisi V DPR.
Menurutnya, hal tersebut terjadi karena ia meno;lak hasil Mukernas PPP yang menunjuk Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum partai.
“Saya hanya berupaya menegakkan AD/ART PPP, menjadi preseden buruk bagi PPP sudah dua kali terjadi pergantian ketua umum tanpa MLB (Muktamar Luar Biasa), buat apa ada Muktamar,” ujar Syaifullah.
“Mukernasnya menyimpang dari proses yang diatur AD/ART,” imbuhnya.
Dia mengatakan, tidak ada pihak yang bisa seenaknya mencopot posisi ketua umum partai. Pasalnya, Suharso disebutnya telah terpilih secara aklamasi lewat forum Muktamar IX yang digelar pada Desember 2020.
“Tidak ada yang bisa mencopot Ketum PPP. Sebab yang dipilih oleh Muktamirin hanyalah Ketua Umum dan formatur untuk membantu Ketum terpilih untuk menyusun pengurus DPP PPP,” ujar Syaifullah.
Sebagai kader ideologis Nahdlatul Ulama (NU), ia menilai ada orang-orang yang mengaku sebagai pihak yang paling demokratis tetapi melengserkan seseorang.
“Masih ingat dengan pesan tokoh muda NU almarhum Subchan ZE, demokrasi dibunuh oleh orang-orang yang mengaku dirinya demokratis, dengan cara seolah-olah demokratis dan dalam forum yg seolah-olah demokratis. Ini yang terjadi hari ini dalam tubuh partai saya, PPP,” ujar Syaifullah.
Ia juga mengkritisi Mardiono sebagai plt ketua umum PPP lewat pencopotannya dari kursi Wakil Ketua Komisi V DPR. Padahal, ia yang menginginkan tak adanya konflik di internal partai berlambang Ka’bah itu.
“Kata Mardiono ingin islah dan menghindari konflik, kok malah copot-mencopot. Saya dari dulu juga tidak punya minat jadi pimpinan komisi, tapi hanya karena perintah partai. Semestinya konflik pendapat tidak boleh menyebabkan conflict person,” ujar Syaifullah.
Diketahui, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP periode 2020-2025. Hal tersebut tertuang dalam surat keputusan (SK) Kemenkumham Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022.
Dalam surat keputusan itu juga menetapkan susunan kepengurusan DPP PPP periode 2020-2025. Sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH – 02.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX PPP tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025. (wwa)
