SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Rapat pembahasan tingkat pertama RUU Cipta Kerja secara tripartit (DPD RI, DPR RI dan Pemerintah, red) di Kompleks Parlemen (3/9), terungkap DPD RI memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja di daerah. Hal itu sesuai dengan kesepakatan dalam Panja dengan diakomodirnya pengaturan terkait Post Legislative Security sesuai dengan perubahan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Demikian ujar Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Badikenita Putri Br. Sitepu yang mewakili DPD RI dalam rapat tersebut.
Dan dengan disahkannya RUU Cipta Kerja di masa depan, diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan untuk mengikuti dinamika masyarakat dan golbal yang semakin cepat. Termasuk dalam menciptakan iklim investasi yang bersahabat, efektif, dan efisien. Tentunya tanpa mendegradasi kewenangan daerah dan menjamin tercapainya daya saing berkelanjutan di daerah, optimalisasi sumber daya daerah, dan menghasilkan output yang berkelanjutan bagi pembangunan daerah.
Rapat Tripartit yang juga dihadiri Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta, dan sejumlah !enteri yang mewakili pemerintah, Badikenita mengatakan bahwa DPD RI mengapresiasi forum tripartit ini yang selama pembahasan RUU tidak meninggalkan berbagai masukan DPD RI terkait kewenangan daerah, sehingga tetap diakomodir dalam RUU Cipta Kerja.
Hal itu mengukuhkan prinsip konstitusi yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam UU.
“Semuanya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pilihan politik desentralisasi, sehingga penataan urusan di daerah tidak sepenuhnya dilaksanakan pemerintah pusat,” tambahnya.
DPD menyakini bahwa perubahan regulasi kemudahan berusaha dalam RUU Cipta Kerja mensinergikan dan mengintegrasikan pembangunan daerah dalam bingkai satu kesatuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jelasnya lagi.
Rapat Tripartit ini, merupakan bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, dalam semua materi pembahasan RUU mulai dari Panja sampai dengan Timus dan Timsin. Keseluruhan putusan MK menjadi salah satu pedoman pembahasan, perdebatan, permusyawaratan, dan perubahan norma-normanya. Bukan hanya sekedar amar putusan MK, bahkan dasar pertimbangan putusan MK termasuk rujukan utama, sehingga norma-norma yang tersusun dalam RUU Cipta Kerja tidak lagi melanggar putusan MK yang telah ada.
Sekaligus bukti otentik keikutsertaan DPD dalam semua tahapan pembahasan tingkat pertama, mulai dari Panja, Timus-Timsin, dan Pendapat Mini DPD secara bersama-sama dalam Forum Tripartit (DPR, DPD, dan Pemerintah) yang sekaligus tonggak sejarah baru pembahasan sebuah RUU, tutupnya.(tjo)
