SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada 2018–2023 menghebohkan publik. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun. Kasus ini muncul di tengah peningkatan permintaan BBM menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, yang membuat distribusi BBM menjadi sangat penting. Namun, meskipun situasi ini cukup mengkhawatirkan, Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, tetap yakin distribusi BBM tidak akan terganggu.
Eddy menegaskan bahwa meski ada masalah di dalam tubuh Pertamina, distribusi BBM tetap berjalan karena sistem yang sudah terstruktur dengan baik. “Pertamina bekerja berdasarkan sistem dan mekanisme yang baku, bukan pada orang per orang. Karena itu kami yakin tidak akan ada gejolak, gangguan, atau hambatan terkait distribusi BBM dalam rangka persiapan Ramadhan dan Idul Fitri,” ujar Eddy. Ia menambahkan bahwa Pertamina memiliki prosedur ketat untuk mengatasi perubahan dalam jajaran direksi.
Eddy juga meyakini bahwa Pertamina akan segera menetapkan pejabat sementara untuk mengisi kekosongan, baik di Patra Niaga maupun International Shipping, agar distribusi BBM tetap berjalan dengan lancar.
“Sebagai perusahaan dengan reputasi internasional, saya yakin dalam waktu dekat, pihak Pertamina akan menetapkan pejabat atau pelaksana tugas yang akan melaksanakan tugas dirut, baik Patra Niaga maupun International Shipping, mengingat transportasi dan distribusi BBM sangat vital bagi perekonomian nasional,” tambahnya.
Namun, meskipun optimis, Eddy juga mengingatkan pentingnya pengawasan internal yang lebih ketat di Kementerian BUMN dan Dewan Komisaris Pertamina. Ia menekankan bahwa perusahaan negara seperti Pertamina harus menjaga kepercayaan publik, terutama karena perannya yang sangat penting dalam penyediaan kebutuhan esensial bagi masyarakat. “Direksi BUMN secara rata-rata menerima kompensasi dan fasilitas yang sangat memadai dari perusahaan di mana mereka bernanung. Karena itu, tidak ada alasan bagi para Direksi BUMN untuk menyalahgunakan kewenangannya untuk hal-hal negatif,” tegasnya.
Eddy juga mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk bekerja dengan integritas dan menjunjung tinggi tanggung jawab yang diberikan. Ia berharap agar kasus korupsi ini tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap salah satu BUMN terbesar di Indonesia.
“Mari kita bekerja secara berintegritas sesuai tugas yang diemban,” tutupnya, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola perusahaan negara.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sistem yang terstruktur dengan baik, distribusi BBM di Pertamina diharapkan tidak terganggu, meskipun ada masalah internal. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan bahwa proses distribusi tetap lancar, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri yang akan datang.
(Anton)
