SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Dalam Pidato Kenegaraan HUT ke- 73 RI, Presiden Ir.Joko Widodo di depan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, 16 Agustus 2018, menyampaikan bahwa pada usia yang ke-73 tahun ini, kita terus bekerja, ikhtiar, berjuang untuk mengejar prestasi bangsa, karena harus kita akui, ada beberapa negara lain yang mencapai kemajuan lebih cepat dibanding negara kita. Namun kita tidak boleh cepat berpuas diri. Indonesia harus mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain yang mampu berlari lebih cepat dalam menggapai kemajuan.
Oleh karena itu, kita harus memperkuat fondasi dan mengumpulkan energi untuk melakukan lompatan kemajuan. Kita harus berani melakukan terobosan untuk melompat jauh ke depan. Kita harus berani membuat kebijakan yang hasilnya tidak kita nikmati saat ini, tapi membuat langkah kita ke depan menjadi lebih cepat.
Kita tidak boleh terjebak dalam pragmatisme jangka pendek, yang justru membuat jalan kita melambat di masa depan. Kita tidak boleh terjebak pada status sebagai negara berpenghasilan menengah. Kita tidak boleh terkena “middle income trap”, tapi kita harus berhasil menjadi negara maju, menjadi Indonesia yang maju.
Ideologi Pancasila yang kokoh, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat gotong royong harus ditopang dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya untuk membebaskan Indonesia dari jeratan korupsi yang mengkhianati kepercayaan rakyat, menggerogoti anggaran negara, dan merusak sendi-sendi perekonomian bangsa harus terus dilakukan.
Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilawan dengan cara-cara yang luar biasa. Pemerintah akan terus mendukung upaya KPK untuk memberantas korupsi. Pemerintah juga memberikan prioritas yang tinggi pada upaya pencegahan sebagaimana halnya dengan upaya penindakan.
Untuk itu, Pemerintah telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 sebagai arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi. Selain itu, Pemerintah juga meneruskan inisiatif Saber Pungli, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang sampai semester I tahun 2018 telah melaksanakan 2.911 kegiatan Operasi Tangkap Tangan.
Kita juga harus memberikan perhatian yang kuat pada upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan penegakan Hak Asasi Manusia. Itu yang menjadi semangat Pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019. Pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu serta meningkatkan perlindungan HAM agar kejadian yang sama tidak terulang lagi di kemudian hari.
Kita harus memiliki ketegasan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan rakyat Indonesia, termasuk ketegasan untuk melindungi hutan dan lahan kita. Upaya itu telah membuahkan hasil. Area kebakaran hutan dan lahan menurun signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, ketegasan tersebut tidak akan bisa maksimal tanpa dukungan dan partisipasi
masyarakat.
Ketegasan juga dibutuhkan dalam pemberantasan narkoba yang merusak masa depan bangsa. Upaya ini membutuhkan kerja bersama kita semua guna menyelamatkan nyawa belasan ribu putra-putri kita, yang setiap tahunnya menjadi korban kejahatanm narkoba. Ketegasan juga harus dilakukan dalam menjaga kekayaan alam kita untuk berdaulat atas sumber daya alam kita.
Kedaulatan maritim, mulai dari laut, teluk, sampai dengan samudra terus kita jaga. Kita tidak main-main dengan aksi pencurian ikan yang dulu sering terjadi di perairan kita. Tidak sampai di situ saja. Setelah beberapa dekade berada di tangan pihak lain, Blok Migas Mahakam, Blok Migas Sanga-Sanga, Blok Migas Rokan, dan mayoritas saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yang sebesar-besarnya digunakan bagi kemakmuran rakyat.
Kita harus tegas untuk menjaga NKRI, meneguhkan ikrar Bhinneka Tunggal Ika, mencegah dan memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya. Kita dukung peran ulama, tokoh masyarakat, pendidik, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keluarga untuk menghadang paparan ajaran radikal kepada generasi muda kita. Kita dukung sinergi Kepolisian, TNI, BIN, BNPT,dan seluruh elemen bangsa Indonesia dalam mencegah dan melawan terorisme.
Presiden juga menyoroti, aspek kemiskinan Indonesia turun ke angka satu digit, yaitu menjadi 9,82 persen pada Maret tahun 2018. Kita sudah berhasil menekan angka kemiskinan dari 28,59 juta atau 11,22 persen pada bulan Maret tahun 2015 menjadi 25,95 juta atau 9,82 persen pada Maret tahun 2018. Untuk memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) kita perluas cakupannya, dari hanya 2,7 juta keluarga di tahun 2014 menjadi hampir 6 juta keluarga penerima manfaat pada tahun 2016 dan secara bertahap meningkat hingga 10 juta keluarga pada tahun 2018.
Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN telah ditingkatkan secara bertahap, dari 86,4 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada bulan Mei tahun 2018. Total kepesertaan BPJS Kesehatan sendiri telah mencapai lebih dari 199 juta orang dan akan terus ditingkatkan agar jangan ada rakyat Indonesia yang tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala biaya.
Keadilan ekonomi sangat menjadi perhatian serius kita, terutama keadilan bagi 40 persen lapisan masyarakat di bawah. Kita bersyukur bisa mencapai tingkat ketimpangan terendah dalam 6 tahun terakhir, yaitu Rasio Gini sudah turun menjadi 0,389. Tapi, upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak pernah berhenti.
Pemerintah pun melakukan berbagai langkah terobosan untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu wujud keadilan adalah program BBM Satu Harga sehingga saudara-saudara kita yang berada di pegunungan Papua, di pulau-pulau terdepan, di kawasan perbatasan, tidak membeli BBM lebih mahal beberapa kali lipat dibanding saudara-saudara satu bangsa, satu tanah air di Pulau Jawa.
Terobosan lain adalah dengan peningkatan jumlah Dana Desa yang sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 total alokasi-nya sudah mencapai Rp187,65 triliun. Dana Desa kita fokuskan untuk perbaikan pelayanan infrastruktur dasar bagi warga desa serta meningkatkan ekonomi produktif yang digerakan oleh Badan Usaha Milik Desa dan pelaku UMKM di desa. Sehingga Dana Desa bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, maupun dalam upaya
mengatasi kemiskinan di pedesaan.
Pemerintah mempercepat pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial. Pemerintah bekerja untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan sumber daya manusia Indonesia sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
Sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru kita dorong terus tumbuh sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Pelabuhan, bandara, rel kereta api, jalan, dan jalan tol dibangun terintegrasi dengan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan juga berdampak pada UMKM. Konektivitas yang makin tersambung akibat pembangunan infrastruktur bukan hanya akan membuat ekonomi kita lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga akan mempersatukan kita sebagai bangsa.
Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur transportasi massal modern di perkotaan, seperti LRT dan MRT, akan membangun budaya baru, peradaban baru dalam bidang transportasi massal. Tol laut terus kita kuatkan konektivitasnya dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan, yang dari tahun 2015 sampai 2017 sudah mencapai 477 lokasi. Antara tahun 2015 sampai 2017, sudah terbangun jalur kereta api yang panjang akumulatif-nya sekitar 369 kilometer spoor rel kereta, sudah terbangun 11 bandara baru, dan 397 kilometer jalan tol yang sudah operasional.
Kita terus membangun dan mengintegrasikan jalan Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Papua, yang membuka kesempatan-kesempatan baru bagi rakyat. Jalan-jalan baru tersebut menjadi bagian dari keberhasilan pengelolaan arus mudik Lebaran tahun ini, yang berjalan lancar, nyaman, dan penuh keriangan.
Di luar pembangunan infrastruktur, kemudahan berusaha adalah faktor kunci untuk peningkatan investasi. Pemerintah sudah menjalankan Online Single Submission (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Melalui reformasi sistem perizinan, kita mendorong standardisasi menjadikan birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi.
Berbagai program reformasi struktural telah meningkatkan daya saing perekonomian nasional secara signifikan. Peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia melompat 48 peringkat selama tiga tahun menjadi posisi 72 pada tahun 2018. Peringkat Global Competitiveness Index kita naik 5 peringkat dari posisi 41 di tahun 2016 menjadi posisi 36 di tahun 2017. Kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan dan prospek positif ekonomi Indonesia juga terlihat dengan Indonesia sudah mendapatkan peringkat investment grade, layak investasi, dari lembaga-lembaga pemeringkat internasional ternama, seperti Moody’s, Fitch, dan S&P.
Meski kualitas kehidupan manusia Indonesia juga terus membaik dalam empat tahun terakhir, yang terlihat dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita, yang sudah masuk dalam kategori tinggi atau High Human Development. Dari angka IPM kita di tahun 2014 yaitu 68,90, sudah meningkat menjadi 70,81 di tahun 2017.
Namun demikian, upaya peningkatan pembangunan manusia ini masih membutuhkan perhatian serius dan kerja keras. Dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa atau nomor empat terbanyak di dunia, dan diprediksi akan mengalami bonus demografi antara tahun 2020 sampai 2030, Indonesia akan mempunyai penduduk usia produktif yang melimpah. Kekuatan sumber daya manusia itu secara konsisten harus kita arahkan untuk memenangkan kompetisi, untuk menjadi bangsa pemenang sehingga bisa bersanding dengan negara-negara yang sudah maju.
Melalui pembangunan yang Manusia Sentris, kita akan membangkitkan elan perjuangan untuk menjadi bangsa pemenang, agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan besar, seperti tantangan Revolusi Industri 4.0 yang sudah mulai mengubah wajah peradaban manusia. Kita harus bisa bicara tentang Artificial Intelligence, Internet of Things, dan berbagai kemajuan teknologi yang hampir setiap detik selalu muncul yang baru.
Indonesia harus cepat beradaptasi. Indonesia tidak boleh tertinggal dari negara-negara lain yang sedang berlomba, sedang adu kecepatan, untuk membenahi negaranya masing-masing di era digital dan perubahan peradaban manusia dewasa ini. Dalam menghadapi dan menyikapi perubahan peradaban manusia itu, tidak bisa kita lakukan dengan pesimisme dan kekhawatiran yang berlebih. Kita justru harus optimis dan yakin bahwa modal sosial dan energi kebangsaan kita kuat untuk melompat ke depan.
Kita juga harus ingat bahwa dua hari lagi Indonesia akan mendapat kesempatan emas untuk kembali memukau dunia dengan keunggulan dan prestasi Indonesia melalui Asian Games 2018, ajang olahraga terbesar di Asia. Setelah penantian 56 tahun, tahun ini adalah kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games yang akan dilanjutkan dengan penyelenggaraan Asian Para Games.
Di dua ajang tersebut, putra putri Indonesia akan berjuang untuk mengibarkan sang Merah Putih, bertanding untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya, berlaga untuk keharuman bangsa Indonesia. Kita akan menjamu kontingen dari 45 negara, melibatkan lebih 11.000 atlet dan 5.500 official,terbesar sepanjang sejarah Asian Games. Sementara Asian Para Games akan menghadirkan lebih dari 5.000 anggota kontingen.
Oleh karenanya mengajak seluruh rakyat Indonesia bekerja bersama untuk menyukseskan penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games agar sukses sebagai tuan rumah dan sukses dalam prestasi. Sebagai bangsa yang besar, sebagai salah satu mutiara terindah di Asia dan dunia, Indonesia harus menggunakan Asian Games dan Asian Para Games untuk menunjukkan pada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah tuan rumah yang baik, bangsa yang berprestasi, bangsa juara, dan menjunjung tinggi fair play. Kita tunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi yang terdepan dalam mengangkat posisi Asia di dunia.
(tjo; foto BT
