SUARAINDONEWS.COM, Bandung – Dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Pengurus PSSI Asosiasi Provinsi Jawa Barat gelar halal bihalal. Bertempat di Kantor Sekretariat PSSI Asosiasi Provinsi Jawa Barat Jalan Lodaya No.20 Kota Bandung, gelaran halal bihalal terlaksana penuh hikmah.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jendral Asosiasi Provinsi Jawa Barat, Hilman Mauludin mengatakan bahwa giat ini masih dalam suasana pasca Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
“Karena masih dalam nuansa Idul Fitri, maka kami mengundang semua pengurus Asprov untuk silaturahmi, halal bihalal. Sambil dibentuk kepengurusan, kita ini salah satu kordinasi lengkap untuk menyamakan persepsi supaya setelah ini kita bisa sama-sama untuk memajukan sepakbola di Jawa Barat, khususnya. Umumnya di Indonesia,” ujar Sekjen Asprov Jabar, Hilman Mauludin usai giat halal bihalal pengurus Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Barat, Sabtu (14/05/2022).
Lebih lanjut Hilman katakan untuk gelaran liga, untuk musim ini, Asprov sedang mempersiapkan berbagai kompetisi. Dan yang sedang berjalan yakni Liga Santri yang bekerjasama antara PSSI Pusat dengan Mabes AD, turunannya dengan Asprov, Askot dengan Kodim masing-masing.
“Liga Santri adalah upaya dalam mencari bibit-bibit atau talenta baru yang ada di pesantren. Tidak menutup kemungkinan di pesantren banyak bibit unggul,” katanya.
Terkait dengan pemain ke 12, ia pun menerangkan adanya sosialisasi yang maksimal dan proses edukasi untuk diberikan pemahaman kepada semua pihak, baik pemain, official, dan pihak orang tua supaya menjaga supportivitas, menjaga kondusifitas.
“Kalo liga nya tetap ricuh maka akan berakibat buruk untuk semua pihak. Selama ini mungkin ada dibeberapa tempat. Dan itu mungkin PR kita, tantangan kita supaya bisa diminimalisir bahkan tidak ada lagi keributan dimana-mana,” terangnya.
Hari ini, PSSI terus berbenah menanggapi isu-isu negatif, diantaranya Mafia Skor. Upaya nya adalah sudah sangat maksimal diantaranya PSSI bekerjasama dengan pihak kepolisian bahkan ada Satgas Anti Mafia Bola supaya menditeksi persoalan ini dan bisa mencegah, menanggulangi hal tersebut.
“Saya kira, mungkin sehebat apapun aturan, kalo oknum pasti ada. Tapi itulah PR kita. Karena negara demokrasi, semua bisa diselesaikan secara hukum. Dan basicnya dimata hukum semua orang sama,” pungkasnya. (Akhirudin).
