SUARAINDONEWS.COM, Bandar Lampung-Merebaknya kasus korupsi beras bantuan sosial (bansos) oleh kepala kampung di Kabupaten Way Kanan, Lampung, menjadi perhatian Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan diingatkan seluruh perangkat desa jangan menyelewengkan bansos. Karena itu sama dengan melanggar amanah yang diemban. Dosa besar kepada warga, ujar LaNyalla di Bandar Lampung, sesaat sebelum terbang kembali ke Jakarta (13/11).
Dikabarkan Kepala Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Supratikno melakukan korupsi senilai Rp 300 juta karena menyelewengkan bansos beras. Dan divonis hukuman 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Lampung (5/11).
Aksi korupsi Pratikno dilakukan pada Januar-Desember 2017 di Kampung Argomulyo. Saat itu, ia merupakan penanggung jawab program beras subsidi. Namun ia tak melibatkan satgas desa dan beras bansos malah disimpan di rumahnya sendiri. Bansos beras-beras itu tidak disalurkan ke warga. Padahal seharusnya masing-masing keluarga mendapat bantuan beras sebanyak 15 kg setiap bulannya selama setahun. Beras bantuan untuk warga itu dijual oleh Supratikno. Total kerugian negara sebesar Rp 300 juta.
Aksi perangkat desa tersebut disesalkan meminta kasus ini dijadikan contoh. Apalagi saat pandemi virus corona, banyak masyarakat yang memerlukan bansos akibat terdampak ekonominya. Jangan hak warga diambil, tidak benar itu. Kami harapkan juga pemda betul-betul memberi pengawasan supaya bansos tidak dicuri pihak-pihak yang tak bertanggung jawab, tutur LaNyalla.
Dan kepada anggota DPD untuk turut serta mengawal bansos kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. LaNyalla mengatakan, tidak boleh ada hak warga yang hilang. Para senator diharapkan mengawal dan mengawasi penyaluran bansos, termasuk bantuan pemerintah saat pandemi ini kepada masyarakat,” tutupnya.(*tjoek
