SUARAINDONEWS.COM, Bali-Saat Komite IV DPD RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Provinsi Bali dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik. Para senator mendukung penguatan kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Perubahan UU No. 16 tahun 1997 tersebut.
Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto mengatakan Kunker di BPS Provinsi Bali menjadi kesempatan untuk saling mengisi dan memberi informasi, antara DPD RI dan BPS, serta dalam rangka memperkuat kelembagaan masing-masing. Diharapkan ada ketegasan dari BPS kepada perusahaan-perusahaan yang tidak mau di data oleh BPS. Instrumen UU Statistik harus digunakan, ucapnya (16/11).
Anggota Komite IV DPD RI lainnya, M. Nuh menegaskan satu data Indonesia harus diperkuat. Kemudian terkait UU No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik saat ini sudah 23 tahun, kalau memang diperlukan ayo bersama-sama kita dorong untuk dilakukan perubahan,.
Sedangkan anggota Komite IV DPD RI Amirul Tamim menyingung Sensus Penduduk 2020. Bahwa beberapa data Dukcapil dan data lapangan tidak sinkron. Jangan sampai data tidak akurat sehingga terjadi kesimpangsiuran data. Kita juga perlu melihat dari BPS, apakah bisa dukungan APBD bisa dimaksimalkan dalam mendukung program satu data ini.
Selain itu, Anggota Komite IV DPD RI Ajbar Abdul Kadir mengapresiasi atas langkah BPS dengan dengan menggunakan metode kombinasi dalam Sensus Penduduk 2020. Harapannya hasil sensus menjadi data yang bisa diandalkan. Data BPS menjadi pusat rujukan dari berbagai kebijakan. Karena harusnya tidak ada istilah data de facto dan de jure, tetapi data de facto dan de jure sama, katanya.
Kedepan pun DPD RI, DPR RI dan semua pihak memberikan dukungan kepada BPS dalam merealisasikan Satu Data Indonesia. Kalau mau data akurat, sebenarnya dengan melibatkan desa/kelurahan, harusnya selesai, jelas Ajbar.
Di kesempatan yang sama, Anggota Komite IV DPD RI Haripinto Tanuwidjaja mengungkapkan sensus penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Padahal menurutnya butuh data yang selalu update. Bagaimana cara supaya data ter-update bagus dan rentang waktu tidak lama? Seperti data yang banyak masalah di Batam, daerah perkotaan, kelurahan. Kalau di desa sudah cukup bagus, tambahnya.
Disisi lain, anggota Komite IV DPD RI Asep Hidayat menegaskan bahwa permasalahan data penduduk juga menjadi perhatian bersama, sehingga menimbulkan kesemrawutan dalam berbagai program bantuan pemerintah. Semoga pemutakhiran data betul-betul dapat dilaksanakan.
Begitu pupa, anggota Komite IV DPD RI Asep Hidayat Bambang Santoso mengungkapkan dirinya senang bahwa data ini menjadi acuan dan pijakan dasar dalam pengambilan kebijakan. Karena tumpang tindih data masih terjadi sehingga menimbulkan ketidaksinkronan dalam pembagian bantuan sosial oleh pemerintah.
“Kami DPD berkomitmen untuk memperkuat kelembagaan BPS,” terangnya.
Sementara Anggota Komite IV DPD RI Misharti mengapresiasi atas kinerja BPS yang telah melakukan tugas pendataan di tengah pandemi Covid-19. BPS menjadi perhatian khusus bagi Komite IV DPD RI dan harapan kami agar data tidak tumpang tindih di lapangan, sehingga data menjadi hal yang urgent untuk diperhatikan. Hal ini dapat tercapai jika ada sinergitas antara BPS dan instansi-instansi terkait, ujarnya.
Sebagai jawaban atas apresiasi Anggota DPDRI tersebut, Sestama BPS Pusat Margo Yuwono mengatakan Sensus Penduduk 2020 merupakan amanat UU No.16 Tahun 1997 Tentang Statistik. Di Indonesia, sensus penduduk ini dilakukan tiap 10 tahun sekali, tetapi ada negara yang finansialnya baik mengadakan 3 tahun sekali.
“Langkah awal BPS sesuai harapan Presiden, dimulai dengan Sensus Penduduk 2020 dengan berkoordinasi dengan Dukcapil, serta menggunakan metode kombinasi. Kami juga berharap agar data antar K/L terintegrasi dengan baik,” kata Margo (*tjoek
