SUARAINDONEWS.COM, Surabaya – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) yang dinilai kurang inovatif untuk saling belajar dan terus berkolaborasi dalam meningkatkan capaian Indeks Inovasi Daerah di wilayah masing-masing.
Kemendagri juga akan terus membantu melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas inovasi di setiap daerah.
Demikian disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri, Eko Prasetyanto, dalam agenda “Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Inovasi Daerah pada Daerah Kurang Inovatif dan Tidak Dapat Dinilai”, di Hotel Sahid Surabaya, Rabu (9/3/2022).
Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam gelaran Innovative Government Award 2021.
“Inovasi daerah bukanlah satu urusan pemerintahan, tapi ada pada setiap urusan. Sebab itu Pemda dapat menggunakan kesempatan ini untuk bertukar pikiran, mempelajari daerah lain, dan terus berkolaborasi. Agar kerja-kerja inovasi yang dilakukan ke depan dapat terencana, terpadu, dan selaras,” kata Eko.
Peningkatan inovasi daerah menjadi perhatian Kemendagri beberapa waktu ke depan. Pasalnya, pada pengukuran Indeks Inovasi Daerah tahun lalu diketahui 166 kabupaten/kota mendapatkan predikat Kurang Inovatif, dan 23 daerah yang tidak dapat dinilai.
Demi menghindari hal tersebut terulang kembali, Kemendagri mengagendakan kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan capaian inovasi di masing-masing wilayah.
Kegiatan yang dilangsungkan di Surabaya ini adalah salah satu bagian dari pembinaan tersebut.
“Kami berharap kepada Bapak dan Ibu yang hadir dan mewakili daerahnya masing-masing untuk dapat menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan, serta dapat pula mengukur kekurangan dan kelebihan daerah masing-masing untuk memperbaiki sektor pelayanan publik dan urusan lain yang menjadi kewenangan daerah,” ucap Eko menyampaikan tujuan kegiatan.
“Rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu mendorong arah penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dengan memperkuat inovasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, efektif dan efisien,” tandasnya.
Lakukan pembinaan
Sementara itu, Kemendagri melalui Badan Litbang melakukan pembinaan kepada daerah-daerah yang berpredikat kurang inovatif dan tidak dapat dinilai berdasarkan pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun lalu.
Plh. Kepala Badan Litbang Kemendagri Eko Prasetyanto menyampaikan, kegiatan ini merupakan wujud pembinaan inovasi daerah secara nyata.
“(Inovasi) harus selalu ditumbuhkembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena inovasi bukanlah sebuah urusan, tetapi ada di setiap urusan pemerintahan,” kata Eko saat membuka acara.
Eko berharap kegiatan ini dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara kreatif, solutif, dan inovatif. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih mudah, lebih pintar dan lebih baik.
“Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong arah penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dengan memperkuat inovasi,” ucapnya.
Di sisi lain, Eko mengungkapkan dengan adanya pembinaan inovasi ini, nantinya diharapkan daerah mampu mengoptimalkan anggaran, memangkas jalur birokrasi, dan mempersingkat waktu pelayanan publik.
“Filosofi inovasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan smart city, and smart regional sebagai cikal bakal pemerintahan Indonesia yang smart government,” terangnya.
Dia juga meminta peran serta Kepala Daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN) perangkat daerah, dan anggota masyarakat untuk menginisiasi inovasi guna mendorong peningkatan pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
Sebagai informasi, kegiatan pembinaan tersebut akan dilangsungkan bertahap mulai 8 Maret sampai dengan 14 April 2022 mendatang. Dijadwalkan akan diselenggarakan di enam kota, yakni Surabaya, Medan, Jayapura, Ambon, Makassar, dan Yogyakarta. (wwa)