SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas konstitusional MPR dalam waktu dekat, dibahas dalam rapat pimpinan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025)
Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, S.E., M.M., menyampaikan bahwa terdapat empat agenda utama yang dibahas dalam rapat, yakni: persiapan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, rencana rapat konsultasi dengan Presiden, perkembangan kajian mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), serta pembahasan program dan anggaran MPR RI tahun 2025 dan 2026.
“Alhamdulillah, beberapa kesepakatan telah dicapai dalam rapat ini,” ujar Siti Fauziah.
Terkait kajian PPHN, Siti Fauziah menjelaskan bahwa hasil final dari Badan Pengkajian dan Kelompok Kerja Kajian Ketatanegaraan (K3) akan disampaikan kepada pimpinan MPR pada akhir Juli 2025. Hasil kajian tersebut, yang mencakup substansi dan dasar hukum PPHN, akan dibahas dalam rapat pimpinan dan rapat gabungan sebelum dikonsultasikan kepada Presiden.
“PPHN masih dalam proses kajian. Jadi pada akhir Juli nanti baru akan disampaikan kepada pimpinan. Dari situ baru bisa diketahui apa yang akan berubah atau tetap, dan akan dibawa ke dalam mekanisme rapat lanjutan serta konsultasi dengan Presiden,” jelasnya.
Sementara itu, terkait pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI, terdapat tiga alternatif format yang sedang dipertimbangkan. Pertama, sidang diselenggarakan secara terpisah sebagaimana tercantum dalam Tatib MPR. Kedua, mengikuti format sebelum masa pandemi COVID-19, yakni sidang MPR dan sidang DPR digelar terpisah. Ketiga, menyatukan sidang dalam satu rangkaian sebagaimana yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan mengenai format sidang tersebut akan diputuskan kemudian.
Rapat pimpinan juga menyoroti rencana penyusunan buku sejarah MPR. Menurut Siti Fauziah, MPR sebenarnya telah memiliki buku sejarah dari periode sebelumnya. Namun untuk periode saat ini, dokumentasi sejarah kelembagaan belum diperbarui. Oleh karena itu, MPR akan menyusun buku sejarah yang memuat rangkaian lengkap perjalanan lembaga, termasuk periode terbaru, sebagai bentuk dokumentasi kelembagaan yang utuh.
Menyikapi perkembangan terkini terkait implementasi konstitusi, Pimpinan MPR berencana untuk melakukan silaturahim ke lembaga-lembaga negara serta mengundang menteri khususnya yang membawahi institusi pendidikan untuk membahas penguatan pemahaman dan penerapan konstitusi di kalangan generasi muda.
Rapat pimpinan ini dihadiri oleh Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani, dan para Wakil Ketua MPR RI, yaitu Drs. H. Kahar Muzakir, Dr. Hj. Lestari Moerdijat, M.M., Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, Lc., M.A., Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.A., Edhie Baskoro Yudhoyono, S.E., M.Sc., dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman, S.H.
Dengan berbagai agenda penting yang telah dibahas dan disepakati, rapat pimpinan MPR RI ini menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antar-pimpinan serta mematangkan persiapan agenda-agenda strategis kelembagaan di paruh kedua tahun 2025.
(Anton)
