SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar rapat pimpinan (rapim) tertutup pada Senin (30/6) di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda utama rapim kali ini adalah pembahasan persiapan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 serta sejumlah agenda strategis lainnya.
“Agenda yang pertama adalah persiapan Sidang Tahunan 2025,” ujar Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, kepada media usai rapat.
Meski pembahasan telah dilakukan, Siti Fauziah menyebutkan bahwa belum ada keputusan final terkait pelaksanaan sidang, apakah akan digabung atau dipisah dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, terdapat tiga alternatif yang tengah dipertimbangkan.
“Kami ada tiga alternatif, yang pertama adalah sesuai dengan tata tertib MPR yang harinya terpisah; yang kedua adalah seperti sebelum masa pandemi COVID-19, yaitu sidangnya terpisah antara sidang bersama; dan yang ketiga, seperti tahun-tahun yang lalu, artinya sidangnya menjadi satu rangkaian dengan sidang bersama,” jelasnya.
Selain persiapan sidang, rapim juga membahas sejumlah agenda penting lainnya, seperti rencana rapat konsultasi MPR RI dengan Presiden serta lembaga-lembaga negara. Tak hanya itu, hasil pembahasan terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) juga menjadi topik utama.
“Jadi nanti akhir Juli, baru pimpinan akan menerima hasil kajian dari Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI mengenai PPHN, baik dasar hukumnya maupun hasil kajiannya. Hasil itu akan dibawa ke rapat pimpinan, kemudian ke rapat gabungan, dan baru dikonsultasikan dengan Presiden. Proses ini masih berjalan,” kata Siti Fauziah.
Namun demikian, Siti menegaskan bahwa dirinya tidak bisa membocorkan isi hasil kajian tersebut karena masih dalam tahap internal dan belum menjadi keputusan resmi.
“Karena saya dari sekretariat, saya tidak akan menyampaikan isinya. Takutnya nanti berbeda dari hasil yang akan diputuskan. Jadi mohon dimaklumi,” ujarnya.
Rapim juga turut membahas program dan anggaran MPR RI tahun 2025 dan 2026, serta rencana penyusunan buku sejarah MPR RI untuk periode saat ini.
“MPR sebenarnya sudah punya buku sejarah yang dibuat dari periode lalu. Namun untuk periode sekarang belum dibuat. Jadi nanti akan ditambahkan agar menjadi satu buku utuh yang mencakup seluruh periode,” jelasnya.
Rapat pimpinan tertutup tersebut dihadiri oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan para Wakil Ketua MPR RI yakni Hidayat Nur Wahid, Abcandra, Muhammad Akbar Supratman, Lestari Moerdijat, dan Edhie Baskoro Yudhoyono, serta sejumlah anggota lainnya, termasuk Ketua Komisi III DPR RI yang juga anggota MPR Fraksi Gerindra, Habiburokhman.
(Anton)
