SUARAINDONEWS. COM, Sumatera Barat – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menggelar MPR Goes to Campus perdana di tahun 2026 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
Kampus Muhammadiyah Sumatera Barat menjadi kampus ke 40 dalam rangkaian acara MPR Goes to Campus yang diinisiasi Eddy sejak menjabat sebagai Pimpinan MPR pada November 2024 lalu.
Acara di Universitas Muhammadiyah Sumbar ini adalah rangkaian kunjungan kerja Eddy Soeparno setelah sehari sebelumnya Ia menyalurkan bantuan bagi korban bencana banjir di Agam, Sumatera Barat.
Dalam kesempatan dialog di kampus tersebut, Eddy menyampaikan bahwa perubahan iklim sudah sampai pada tahap krisis dan terjadi dekat dengan kita.
“Saya tidak mau lagi menggunakan istilah perubahan iklim karena yang terjadi saat ini sudah pada tahap krisis iklim. Harus ada upaya untuk mencegah jangan sampai krisis ini semakin parah dan menjadi bencana iklim,” tegasnya.
Doktor Ilmu Politik UI ini menyampaikan sepanjang tahun 2025 sudah jelas terbukti bahwa krisis iklim berdampak pada kelompok ekonomi lemah dan miskin.
“Mulai dari banjir rob, hujan ekstrem yang terjadi terus menerus hingga bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumut dan Sumbar berdampak paling besar pada rakyat miskin,”
Karena itu Eddy mendorong pemerintah untuk menjadikan tahun 2026 sebagai tahun mitigasi krisis iklim. Tanpa agenda mitigasi yang jelas dan terarah dampak krisis iklim dikhawatirkan semakin memburuk.
Sejalan dengan itu, Eddy menekankan urgensi percepatan pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai instrumen kunci untuk mengintegrasikan agenda mitigasi krisis iklim secara nasional.
“Selama ini, kebijakan iklim Indonesia masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang belum sepenuhnya terkoordinasi. Keberadaaan RUU tersebut diharapkan menjadi payung hukum yang menyatukan perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, serta mekanisme evaluasi kebijakan perubahan iklim lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan,”
“Keberadaan undang-undang khusus perubahan iklim akan memberikan kepastian arah kebijakan jangka panjang mitgasi iklim serta memperkuat akuntabilitas negara dalam memenuhi komitmen penurunan emisi,” tambahnya.
Waketum PAN ini juga mendorong agar pemerintah dan kampus bersinergi dalam mempersiapkan kebijakan mitigasi iklim agar lebih terarah dan tepat sasaran.
“Sejak awal saya terus mendorong agar kampus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan menghadapi dampak krisis iklim ini. Hasil riset dan data-data ilmiah dari universitas sangat diperlukan untuk menyusun kebijakan yang tepat dan berdampak,” tutupnya.
(Anton)
