Jakarta,-
Berawal dari keinginan menumbuhkan publik values (care, fairness, liberty, loyality, authority dan santincty, red) yang dimiliki setiap orang tanpa kecuali, serta berlandaskan pada amanat UUD 1945 sebagai tujuan negara sesuai alenia maka dibentuklah Yayasan Ability Indonesia Satu (YAIS) atau Ability Foundation, yang diprakarsai KH Moch. Ma’shum H, Wardin Adjie, Sunaryo Adhiwardoyo, Ir. Abdul Wahab B, Achmad Syafri SE dan kawan kawan.
Ability Foundation yang dinahkodai Dr. Nina Kurnia Hikmawati, yang juga seorang Dosen yang aktif di banyak kegiatan pendidikan dan sosial. Dimana bagi Nina, Ability Foundation harus memberikan public values tadi untuk para penyandang disabilitas maupun juga masyarakat pada umumnya.
Seperti Care (peduli terhadap bahaya yang mengancam kesalamatan bersama);
Fairness (rasa keadilan dan kepantasan); Liberty (kebebasan dengan menjunjung hak hak dasar manusia); Loyalty (kesetiaan pada institusi, tradisi dan konsensus bersama), Authority ( respek terhadap otoritas yang di sepakati bersama); dan Santincty (menghormati nilai nilai yang dilandasi paling mulia).
Disamping t-4 urut memfasilitasi, tambah Nina, untuk Sharing Ekonomi, Sharing Knowledge, Sharing SDM, selain membangun sistem pendataan bagi seluruh Disabilitas dalam satu database. Sehingga kedepan lebih mudah dalam mengelola dan membantu penyandang disabilitas ini.
Inilah modal sosial dimana aktivitas masyarakat dilandasi oleh hubungan kekerabatan, solidaritas, tenggang rasa dan saling percaya, seperti gotong royong, guyub rukun, tepo seliro. Karena tidak semua manusia diciptakan dengan kondisi fisik ataupun mental yang sempurna.
Ada sebagian orang yang memiliki kekurangan seperti tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara, keterbelakangan mental, dan lain sebagainya. Ada juga yang dilahirkan sempurna akan tetapi karena peristiwa tertentu seperti bencana alam dan kecelakaan menyebabkan ia memiliki kekurangan fisik ataupun mental. Kekurangan tersebut menyebabkan seseorang memiliki keterbatasan dalam menjalani kehidupan baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
Sehingga butuh fungsi sosial diantaranya yakni suatu penjabaran dari interaksi sosial yang bertujuan atau membentuk suatu ketertiban pranata kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Butuh juga Citizenpreneurship, sebagai upaya meningkatkan taraf kesadaran masyarakat atas hak hak kewirakenegaraannya dihadapan pasal dan negara sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia yang berlaku universal (globalisasi) sesuai kearifan lokal setempat (glokalisasi).
Sementara menurut, Sunaryo Adhiwijoyo, Ability Foundation memposisikan berkhidmat dalam Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandang Disabilitas. YAIS akan bergerak sebagai donor, penyeimbang, Pemberdayaan dan Perantara dalam melaksanakan program – programnya sesuai dengan UUD 45 alenia keempat juga UU no. 4 tahun 1997 tentang Perspektif individu, UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU no 19 tahun 2011 tentang pengesahan onvensi mengenai Hak – hak penyandang Disabilitas, UU no. 8 tahun 2016 persepektif HAM tentang kesetaraan atau kesamaan.
Dengan kata lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama untuk mensejahterakan masyarakat untuk mengelola ekonomi negara sekaligus merupakan keputusan ekonomi dan keputusan politic yang merupakan bentuk kongkrit dari kedaulatan negara.
Sedangkan Ability Foundation merupakan Yayasan yang tidak terbatas namun bermakna luas dalam mewujudkan visi dan misi nya. Termasuk ide akan diadakannya MTQ, disamping pelaksanaan ibadah umroh bagi kaum disabilitas sebagai niat yang mulia.
YAIS pun telah bekerjasama dengan KEMENSOS dan selanjutnya akan bekerjasama dengan sejumlah pihak seperti diantaranya dengan PPDI yang diketuai Gufron. Dan perlu diketahui, jumlah kaum disabilitas di Indonesia yang sudah terdaftar berjumlah 21 juta jiwa. Dengan usia produktif sekitar 15 jutaan jiwa yang akan mendapatkan fasilitas baik pendampingan pendidikan bahkan penempatan kerja sebagai hak dan penyetaraan warga negara Indonesia.
Tentunya Ability Foundation akan lebih berkibar dengan kontribusi pemikiran dan literasi yang berimbang bersama pemerintah melalui APBN. Sebagai alat utama mensejahterakan masyarakat untuk mengelola ekonomi negara melalui keputusan ekonomi dan keputusan politik yang merupakan bentuk konkret dari kedaulatan negara.
Jadi sudah waktunyalah membangun State craft, yakni peningkatan taraf pengetahuan dan ketrampilan kebernegaraan masyarakat terhadap system hukum dan ketatanegaraan yang mengikat dan berdampak langsung dalam kehidupan sehari harinya. Dari sinilah kemudian berlanjut pada Particypatori Policies. Yakni meningkatkan taraf partisipasi masyarakat dalam proses pengidentifikasian, perumusan dan pengambilan keputusan keputusan kebijakan publik sesuai nilai nilai demokrasi Pancasila yang mengedepankan muayawarah mufakat dari pada hak dan kewajiban.
Semoga kisah pertemuan dengan Wardin Adjie yang tidak sengaja dengan seorang berprofesi ojek online meski dirinya seorang penyandang disabilitas namun mampu mengendalikan mobil dengan keterbatasannya tersebut. Menjadi empathy yang bermakna lebih luas lagi. Dari sanalah kemudian mengumpulkan para sahabat yang hebat yang sehati dengan pandangannya serta dengan kepedulian yang besar membentuk YAIS tersebut.
(tjo; foto ist
