SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyatakan komitmennya untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dalam meningkatkan indeks antikorupsi di Indonesia.
“Insyaallah kami berkomitmen untuk mendukung KPK agar nantinya indeks antikorupsi kita bisa naik dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan dilihat oleh masyarakat dunia bahwa indeks antikorupsi di Indonesia terus naik,” ujar Hadi ditemui di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (16/5).
Hadi menyampaikan hal tersebut usai menghadiri agenda executive briefing atau pembekalan antikorupsi yang digelar oleh lembaga antirasuah untuk penyelenggara negara.
Dalam agenda itu, Hadi Tjahjanto didampingi istrinya, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, serta jajaran eselon satu dari kementerian tersebut.
“Kami dari Kementerian ATR/BPN menyambut gembira dan terima kasih kepada KPK karena memberikan satu pembekalan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan istri yang hari ini diikuti oleh pejabat eselon satu dan nanti pejabat eselon satu pun akan diberikan tambahan pembekalan,” kata Hadi.
Dia menyebut jajarannya mendapat pembekalan dari ketua dan deputi KPK mengenai nilai-nilai antikorupsi. Pembekalan tersebut penting untuk memitigasi niat korupsi.
“Ini sangat memberikan satu masukan dan gambaran sehingga kita semua khususnya di kementerian memiliki komitmen untuk mencegah perilaku-perilaku yang kurang baik,” ucapnya.
Hadi pun mendorong direktur jenderal di Kementerian ATR/BPN untuk memberikan perhatian dan peringatan kepada jajaran eselon di bawahnya agar menghindari perilaku korupsi.
Dia menyebut sistem digitalisasi yang sedang dibangun Kementerian ATR/BPN saat ini tidak akan maksimal apabila sumber daya manusianya tidak disiapkan dan dibekali pendidikan antikorupsi.
“Apabila sistem sudah dibentuk, SDM-nya juga dipersiapkan dan semuanya takut untuk berbuat yang kurang bagus, korupsi, maka sistem ini akan bagus,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menjelaskan kegiatan executive briefing merupakan bagian dari Program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas).
Wawan mengatakan program tersebut adalah upaya KPK menggencarkan pendidikan antikorupsi dan meningkatkan integritas, tidak hanya bagi para penyelenggara negara melainkan juga pasangannya.
“Karena kita tahu, beberapa kasus yang ditangani oleh KPK ternyata juga melibatkan pasangan-pasangan dari para penyelenggara negaranya,” katanya.
