SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) fokus pada pemulihan ekonomi dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021.
“Di tahun 2021 ini, strategi utama pemerintah adalah melaksanakan pemulihan ekonomi nasional,” kata Mendagri Tito dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Dokumen Rencana Kerja antara Gubernur dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Seluruh Indonesia di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Rabu (02/12/20).
Tito menambahkan, adanya penggaungan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) dan 3T (Tracing, Testing, Treatment), serta program vaksinasi yang dilakukan Pemerintah, tak lantas menyudahi perlakuan RAPBD dalam menghadapi pandemi. Sebab, pelaksanaan protokol kesehatan dan vaksinasi tersebut diyakini masih memerlukan waktu.
Dalam situasi pandemi ini, lanjut Mendagri, kalau kita bisa melaksanakan protokol 3M+1 dan 3T dengan baik, maka itu akan lebih mampu mengendalikan pandemi Covid, disamping pemerintah juga sudah membuat skenario lain, yaitu vaksinasi. Kalau kita lihat vaksinasi, kemungkinan memerlukan waktu, karena negara kita adalah negara besar dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Artinya apa?
“Pada Tahun 2021 kita masih berhadapan dengan persoalan pandemi ini, dan kalau persoalan pandemi ini masih berlangsung, artinya kita akan juga menghadapi permasalahan mirip Tahun 2020, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kita ingin memulihkan ekonomi sekaligus menekan Covid-19,” jelas Mendagri.
Oleh sebab itu, Mendagri menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi yang berdampak untuk masyarakat luas.
“Di kuartal kesatu Tahun 2021, kalau prediksi dari Bank Dunia, dan lain-lain, pertumbuhan ekonomi kita bisa naik ke 5 persen. Ini hanya bisa dilaksanakan dengan kerja sama pemerintah pusat dan daerah,” ujar Tito.
“Oleh karena itu, strategi pemerintah daerah dan pusat adalah membagi belanja barang dan belanja modal. Kalau belanja pegawai sudah pasti dibayarkan, belanja barang dan belanja modal diatur agar dapat direalisasikan dari kuartal ke kuartal secara merata atau bulan ke bulan secara merata,” jelas Mendagri Tito.
Mendagri juga meminta dalam penyusunan RAPBD, pemda masih berpatokan pada kondisi pandemi yang mengedepankan aspek kesehatan dan pemulihan ekonomi di dalamnya. Dalam hal ini pendampingan dan pengawasan BPKP amat dibutuhkan.
“Nah ini sekarang teman-teman daerah sedang menyusun RAPBD. RAPBD ini betul-betul dibuat strateginya seperti itu, dan mohon kepada Kepala Perwakilan BPKP melakukan pendampingan dalam penyusunan RAPBD ini. Jadi, BPKP kita harapkan lebih agresif, lebih proaktif tidak hanya pada saat melakukan evaluasi akhir kegiatan, tapi pada saat awal perencanaan juga sudah memberikan pendampingan, sehingga ketika berjalan betul-betul sesuai dengan strategi Bapak Presiden, pemerintah pusat untuk melakukan pemulihan ekonomi di Tahun 2021,” pungkasnya. (TS)
