SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan positif dalam forum internasional di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa. Dalam rangkaian The Sixteenth Session of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD 16), Pemerintah Indonesia mengangkat pengalaman implementasi MBG sebagai contoh dalam menghubungkan kebijakan sosial dengan pembangunan ekonomi dan perdagangan yang inklusif.
Melalui acara sampingan bertajuk “From Trade to Table: Leveraging Integrated Trade-Development to Ensure Sustainable and Resilient Food System and Nutrition Programs” pada 22 Oktober 2025 silam, Indonesia menegaskan pentingnya perdagangan sebagai pendorong stabilitas global dan nasional yang juga harus menjamin akses terhadap pangan bergizi, beragam, aman, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Wakil Menteri Bappenas, Febrian Ruddyard, menyampaikan bahwa program MBG mencerminkan pendekatan baru pembangunan Indonesia yang menempatkan manusia dan ketahanan pangan sebagai inti dari strategi pembangunan nasional.
“Melalui MBG, Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalan seiring dengan strategi perdagangan dan investasi. Program ini memperkuat rantai pasok lokal, memberdayakan pelaku usaha kecil, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Febrian dalam keterangannya kepada media, Senin (26/10).
Wamen Febrian juga menambahkan bahwa pengalaman Indonesia ini sejalan dengan semangat UNCTAD 16 yang menekankan transformasi ekonomi berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. “Pendekatan berbasis permintaan seperti MBG dapat menjadi model bagi negara berkembang lainnya untuk memastikan perdagangan berkontribusi terhadap kesejahteraan, bukan hanya pertumbuhan,” jelasnya.
Program MBG dipandang sebagai contoh konkret bagaimana kebijakan perdagangan dapat menjadi instrumen untuk menciptakan ketahanan pangan, memperkuat UMKM, dan mendorong pembangunan inklusif. Melalui pendekatan demand-driven, MBG menciptakan permintaan terstruktur terhadap produk bahan pangan lokal—mulai dari petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM. Permintaan yang stabil dan berjangka panjang ini mendorong peningkatan produktivitas, transfer teknologi, serta pembentukan rantai pasok yang tangguh di tingkat daerah.
“Selain sektor pangan, MBG juga akan memberikan multiplier effect pada sektor ekonomi lain seperti industri pengolahan, konstruksi, keuangan, logistik, dan digital teknologi”, ujar Pungkas Bahjuri Ali, Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas dalam keterangannya.
Merujuk pada data KADIN Indonesia tahun 2023, ada lebih dari 66 juta pelaku UMKM di Indonesia yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional, dan kini memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam ekosistem pasokan bahan pangan bergizi bagi masyarakat. Dengan cara ini, program MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan kelompok rentan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Seluruh narasumber menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penguatan ketahanan pangan domestik antara lain ketersediaan stok, stabilitas harga, dan peningkatan kapasitas produksi dan organisasi dari petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM. Oleh karena itu, penguatan kerjasama lintas sektor dan kolaborasi swasta-pemerintah sangat krusial dalam mencapai stabilitas pangan yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan.
Acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Perwakilan Tetap Republik Indonesia di Jenewa ini menghadirkan Ms. Luz Maria de la Mora perwakilan dari UNCTAD, Ms. Braulio Morera dari World Economic Forum (WEF), Ms. Shannon Howard dari World Food Programme (WFP), Ms. Afshan Khan dari Scaling Up Nutrition (SUN) Movement, dan Bapak Sarwono dari Badan Gizi Nasional (BGN). Para peserta menyoroti pentingnya memperkuat kerja sama lintas sektor dan lintas negara untuk membangun sistem pangan global yang lebih berkelanjutan dan tangguh.
(Anton)
