SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Maruarar Sirait, yang sebelumnya dikenal sebagai calon kuat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di era Presiden Joko Widodo, kini dipercaya memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menpera) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam posisinya sebagai Menpera, Maruarar, atau yang akrab disapa Ara, berkomitmen untuk menghadirkan solusi inovatif dalam pembangunan hunian bagi masyarakat, salah satunya dengan melibatkan sektor swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Dalam acara pelantikannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (21/10/2024), Ara menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dana CSR dari perusahaan swasta. Ia percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta akan mempercepat pembangunan perumahan yang layak bagi masyarakat.
“Kita punya solusi komprehensif, tidak hanya dari APBN, tapi juga membuka ruang bagi teman-teman swasta untuk berpartisipasi melalui CSR. Bentuk-bentuk ini akan kita buka lebar,” ujar Ara.
Kepastian Hukum dan Efisiensi
Ara menekankan pentingnya membangun sistem yang utuh dan memiliki landasan hukum yang jelas dalam proyek perumahan ini. Kepastian hukum, menurutnya, sangat diperlukan agar semua pihak yang terlibat merasa nyaman dan dapat berkontribusi maksimal tanpa kekhawatiran. Ia juga menekankan bahwa efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana adalah kunci untuk memastikan proyek perumahan ini berjalan lancar dan bebas dari korupsi.
“Kepastian hukum harus jelas, agar semua pihak merasa nyaman. Kita juga harus melakukan efisiensi yang kuat, dan dana yang ada tidak boleh dikorupsi agar bisa membangun lebih banyak rumah,” tambahnya.
Pemanfaatan Lahan Sitaan dan Aset BUMN
Dalam upayanya menyediakan lebih banyak lahan untuk pembangunan perumahan, Ara menyebutkan bahwa kementeriannya akan memanfaatkan lahan sitaan serta lahan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ara telah berkoordinasi dengan Jaksa Agung terkait lahan sitaan yang bisa digunakan untuk proyek ini. Selain itu, ia juga menyoroti potensi lahan milik BUMN, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, yang memiliki banyak tanah yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan hunian.
“Saya sudah koordinasi dengan Jaksa Agung terkait lahan sitaan yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, tanah milik BUMN seperti KAI juga memiliki potensi besar untuk digunakan,” jelas Ara.
Prioritas untuk Prajurit TNI dan Pembangunan di Kota dan Desa
Program perumahan di bawah kepemimpinan Ara juga akan memprioritaskan penyediaan hunian bagi prajurit TNI, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan prajurit. Selain itu, pembangunan perumahan akan dilakukan di berbagai wilayah, baik di kota maupun desa, guna memastikan masyarakat di seluruh Indonesia mendapatkan akses ke perumahan yang layak.
Ara berharap, dengan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan BUMN, program perumahan ini dapat memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas hunian di Indonesia.
(Anton)
