SUARAINDONEWS.COM, Jayapura-Ketua Umum Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI), Teten Indra, di hadapan Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru dan sejumlah pejabat mengingatkan kekayaan Papua harus kembali ke rakyat Papua melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Demikian hal tersebut dikemukakan pada saat Peletakan Batu Pertama Pilot Project Program Indonesia Terang untuk Infrastruktur Sipil dan Elektrifikasi Mandiri oleh Lembaga Pengembangan CSR Indonesia, sekaligus Peresmian Kantor DPD Gappenas Perwakilan Papua di Jayapura, bertempat di Lapangan Bola Kaki, Kampung Yoka, Distrik Heram Kota Jayapura, Propinsi Papua, 2 Maret 2019.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kolonel Gathot (Monitoring Saber Pungli Kemenpolhukam), Davey Oktavianus Patti (Staff Ahli Hukum Kemenpolhukam), Pangdam XVII Cendrawasih yang diwakili Kolonel Infantri Moch Andi P (Asisten Teritorial Kasdam XVII Cendrawasih), Kapolres Jayapura diwakili Aipda Alfrit B. Nadek, Kepala Distrik Heram, Bobby C.B Awi, Kepala Distrik Senggki, Yonas Nak Kepala Distrik Manem, Adolf Boriam, para Ketua Umum Asosiasi ( Ketua Umum Gerakan Pengusaha Peduli Nasional -GAPPENAS), Dede Koswara, Ketua Umum Perkumpulan Pengelola CSR Indonesia – PEPCI, Taslim dan Perwakilan Ketua Gerakan Pengelola CSR Indonesia – GAPCINDO, Nuryana) serta Kepala Kampung Yoka, Anthonius Mebry.
CSR adalah hak masyarakat yang tidak boleh diabaikan oleh seluruh perusahaan yang beroperasi diseluruh wilayah kita. Kalau hak, perlu kita tagih dan ini kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, kami membuatkan konsep membangun negara tanpa uang negara. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, mari kita bergandengan tangan untuk mensukseskan program-program yang utamanya untuk mensejahterakan masyarakat. Dari mana sumbernya, yang kami usung tentu sumbernya dari sumber dana CSR, sambung Teten Indra.
Perlu diketahui pula, LPCI dengan beberapa pemerintahan propinsi maupun kabupaten yang ada di Indonesia sudah melakukan satu MOU dalam rangka pengoptimalan CSR, dalam rangka percepatan, dalam rangka mensukseskan, mewujudkan sila kelima pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, LPCI berkerja untuk mengoptimalkan seluruh aset yang ada di Papua untuk dinikmati rakyat Papua.
Dan untuk diketahui, pengelolaan CSR dilembaga LPCI, dibagi menjadi 3 zona, malah di Papua ada ada Zona Khusus dikarenakan situasi medan yang begitu berat. Zona 1 pagu anggaran CSR yang kita siapkan itu hanya Rp 350 juta per desa. Zona 2 itu kurang lebih Rp 425 juta per desa, Zona 3 seperti sekarang di desa Yoka itu Rp 500 juta perdesanya, ditambah Zona Khusus atas usulan dari Sesmenkopolhukam dimana pagu anggaran CSR nya Rp 1 miliar. Kedepannya kami sangat memerlukan dukungannya supaya rencana program ini bisa terlaksana dengan sukses, maka dari itu beramanat kepada penerima manfaat untuk dapat menjaga, berawat supaya apa yang kami sampaikan bisa lebih bermanfaat, pungkas Teten Indra.
Sementara Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru mengingatkan bahwa membangun negara, membangun daerah, perlu berkesinambungan, perlu kerjasama, perlu harmonisasi antara pemerintah, termasuk lembaga CSR nya , termasuk pengusaha-pengusaha di Indonesia, multinasional yang ada, termasuk masyarakatnya.
Dalam project ini, lanjutnya lagi, ada dua program yakni infrastruktur sipil dan ada eletrikfikasi. Jadi ada lampunya disebelah ini tidak menggunakan listrik tetapi menggunakan tenaga surya, jadi tidak menggunakan PLN. Jadi betul-betul Kepala Kampung menggunakan ini dimana tempat gelap supaya terang dimalam harinya. Dan penting barang ini dirawat, dijaga, dipelihara karena ini perlu dibersihkan. Karena menggunakan battery, maka untuk perawatannya minta petunjuk teknis yang memasang Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya ini. Barang ini kalau tidak dirawat akan tidak maksimal, maka harus dirawat agar jangan hari ini dipasang besok mati. Berikan satu petugas yang melibatkan anak muda generasi milenial ini yang bisa menangani ini terutama yang sekolah-sekolah STM, biar kontrol barang itu mengenai elektrikalnya. Mengenai fisiknya juga ada bisa diatur, jangan sampai fisiknya itu bertabrakkan dengan Dana Desa. Diatur yang betul, mana yang lebih penting mana prioritas yang dibutuhkan warga. Yaitu, jangan yang tidak dibutuhkan warga lebih di utamakan, mubazir itu, bahaya. Saya minta Kepala Kampung untuk menyusun pertanggung jawabannya dan kebetulan di Kota Ketua CSR nya saya. Jika itu diikuti saya kira akan terang, sejahtera kampung kita, termasuk kampung Yoka ini, jelas Rustan Saru.
Lebih lanjut, Kota Jayapura ada 5 Distrik, 25 Ielurahan, 14 Kampung. Jadi kalau satu kampung Rp 1 milliar jadi tinggal dikalikan saja, silahkan di hitung saja. Maka jika lampu semua sudah terpasang mungkin ada program lainnya, yang penting berkesinambungan, ini yang diharapkan. Dan Kepada Kepala Kampung silakan adakan pertemuan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, lembaga adat, catat mana yang dibangun menggunakan Dana Kampung, mana CSR sehingga terpisah pertanggung jawabannya.
“Kalau ini selesai, laporkan kepada Ketua, ajukan lagi biar ditambah lagi tahun depan. Sehingga betul-betul tahun 2020 teranglah Papua karena CSR masuk ke Kota Jayapura. Kalau ingin sejahtera jangan disalahgunakan, jangan salah pakai. Ikuti Rencana Kerja Pembangunan Kampung, jikalau ada diadakan musyarawah kampung itu di ikuti agar pembangunannya berkesinambungan,” ujar Rustan Saru lagi.
Sementara Kolonel Gathot mewakili Kementerian Polhukam memberikan sedikit catatan bahwa LPCI ini induknya Polhukam, salah satunya. Polhukam berharap alat ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya karena harga satuannya cukup mahal, dijaga, dirawat. Siapa lagi yang akan merawat kalau bukan kita yang memakainya. Untuk teknisnya tanyakan LPCI. Ini baru tahap pertama, nanti akan ada tahap kedua, berikutnya mungkin yang lain fisiknya, bukan hanya Indonesia Terang, tapi nanti ada rumah ibadah. Jadi Asisten Teritorial (Aster) bisa langsung koordinasi dengan Ketua Umum LPCI.
“Dan di Papua, baru pertama kali Asisten Teritorial hadir dari 6 propinsi sebelumnya. Karena yang mengurusi ini di Kodam adalah Asisten Teritorial yang sosial masyarakat. Jadi nanti bisa langsung berkoordinasi dengan Ketua Umum LPCI kedepannya, dan bisa jadi contoh bagi daerah-daerah lainnya. Ini Papua, demikian Asisten Teritorialnya datang programnya ada, Walikota datang programnya ada, jadi bisa menjadi contoh bagi tempat lainnya. Kemarin Gubernur Sumatera Selatan hadir tapi dari pihak Kodam tidak hadir hanya diwakili Dandim yang cakupannya tidak luas, yang luas adalah Kodam. Ini Papua sangat luas jadi butuh koordinasi yang sangat luas. Kodam iya, Propinsi iya, Pemerintah daerahnya juga, dan ini yang diharapkan oleh LPCI,” tutup Kolonel Gathot.
Kedepan sesuai dengan perkembangan waktu, tidak hanya Desa Yoka saja karena target LPCI untuk lima tahun pertama adalah 20 desa per Kabupaten atau Kota, itu jadi target LPCI, papar Ketua Umum LPCI Teten Indra.
Dan Ketua Umum Gerakan Pengusaha Peduli Nasional (GAPPENAS) Dede Koswara, pun dihadapan Kolonel Infanteri Moch Andi yang mewakili Pangdam XVII Cendrawasih, menyatakan program ini kita jalankan dan bukan hanya di Papua, bukan hanya di Sumatera, bukan hanya di pulau Jawa, tetapi di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, kita niatkan diberikan kelancaran untuk kemajuan Indonesia, untuk kemajuan tanah air kita. Kedepan sesuai dengan perkembangan waktu, tidak hanya Resa Yoka karena target kita untuk lima tahun pertama 20 Desa per Kabupaten atau Kota.
(*pung ; foto nia
