SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Komisi B DPRD DKI mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyediakan lokasi yang layak bagi pedagang di Perumahan Taman Alfa Indah, Petukangan Utara, Jakarta Selatan yang terkena gusuran.
“Tidak ada salahnya jadi satu dengan parkir dengan sistem tingkat dua (double decker) untuk menampung pedagang, tentunya dengan dengan kios kios yang diperbaiki lebih rapi lagi,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail dalam rapat mediasi bersama Paguyuban Pedagang Taman Alfa di gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (19/12/2023).
Ismail menuturkan sebanyak 29 pedagang di kawasan itu merasakan ketidakadilan lantaran adanya kebijakan yang mengeksekusi lahan yang ditempati tanpa adanya mediasi dengan pedagang yang sebenarnya mendapatkan peluang regulasi.
Dia menduga ada pihak-pihak yang memiliki kepentingan tersendiri untuk menertibkan pedagang yang sudah berjualan sejak tahun 1984 lokasi itu.
Terlebih, dia menyoroti alasan pihak Pemerintah Provinsi DKI melakukan penggusuran itu lantaran adanya rencana pembangunan lahan parkir maupun taman dekat Rumah Sakit Ibu dan Anak Mahati.
“Bahwa lahan yang ditertibkan itu digunakan untuk parkir, nah ini akan kita konfirmasi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ketika memberikan perizinan ini apakah sudah memenuhi persyaratan,” jelasnya.
Menurut dia, seandainya tempat pedagang itu tidak memenuhi syarat ketersediaan lahan parkir, maka patut dipertanyakan dan butuh solusi.
Ke depannya, pihak DPRD DKI akan melakukan pemanggilan kepada PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan, RSIA Mahati, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Jakarta Selatan, hingga pihak rukun warga (RW).
Sementara, anggota DPRD DKI August Hamonangan menegaskan Pemerintah Provinsi DKI tetap menjamin hak warga memakai lahan tersebut.
Terlebih, pedagang di bawah binaan Jakpreneur itu memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah dan tetap menjaga kehijauan pepohonan di lokasi.
“Kita mendapatkan kontribusi pajak pendapatan justru dari mereka, kalau mereka tidak dagang kami bisa juga tidak mendapat fasilitas yang kita miliki selama ini,” ujar August.
Kepala Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Selatan Parulian Tampubolon menyarankan lokasi yang bisa menggantikan yakni berada di kawasan Bintaro.
“Kami menawarkan Pesanggarahan maka lokasi yang memungkinkan yang terdekat, resmi dan sah mendapat Surat Keputusan dari Wali Kota di lokasi binaan Bintaro di situ ada 200 unit yang kosong,” pungkas Parulian. (ANT/Akhirudin)
