SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Komisi IV DPR RI mempercepat pembahasan Revisi UU Pangan yang masuk Prolegnas 2025. Wakil Ketua Komisi IV, Abdul Kharis, menargetkan regulasi tersebut selesai pada Juni 2026 untuk memperkuat agenda ketahanan dan kemandirian pangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kharis menyebut penyusunan naskah akademik masih berjalan dan melibatkan pakar lintas disiplin. Draft yang beredar belum final dan Komisi IV masih membuka masukan publik, termasuk terkait isu tata kelola lahan di Sabang dan Batam. Ia menegaskan pentingnya ketahanan pangan bagi stabilitas negara dan perlunya aturan yang mencegah monopoli yang merugikan petani.
Sementara itu, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan Bulog terus memperkuat perannya sebagai penjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras. Harga gabah Rp6.500 dinilai meningkatkan kesejahteraan petani. Bulog juga menyebut stok beras nasional mencapai 3,8 juta ton, tertinggi dalam sejarah.
Rizal menyoroti kasus impor ilegal beras di Sabang dan Batam yang dinilai mengganggu kedaulatan pangan.
Pengamat pertanian CORE, Eliza Mardian, menilai pertanian adalah mesin penting pertumbuhan ekonomi, namun daya ungkitnya masih rendah. Ia menekankan perlunya kebijakan yang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, terutama karena mayoritas petani Indonesia masih petani gurem dengan lahan sempit.
(Anton)
