SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menggelar pertemuan strategis di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Rabu (20/11). Pertemuan ini berfokus pada penguatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya posisi PMI sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional.
“PMI adalah pahlawan devisa yang menyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Kami sepakat mendukung Kementerian PPMI untuk memberikan perlindungan maksimal, termasuk mencegah warga negara menjadi korban TPPO,” ujar Agus.
Sebagai langkah awal, kedua kementerian menyepakati penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) guna memperkuat koordinasi dan implementasi perlindungan PMI.
Langkah Konkret: Paspor Khusus dan Integrasi Data
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Abdul Kadir Karding menyampaikan bahwa MoU akan mencakup kebijakan paspor dengan kode khusus untuk PMI. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan menekan potensi eksploitasi terhadap PMI, khususnya yang berangkat secara nonprosedural.
“MoU ini akan mencakup integrasi data perlintasan PMI ke dalam sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko eksploitasi sekaligus memastikan pengawasan yang lebih ketat,” jelas Abdul Kadir.
Pengawasan Jalur Gelap: Tantangan Utama
Menteri Agus Andrianto juga menyoroti tantangan besar dalam memberantas jalur gelap yang sering dimanfaatkan oleh jaringan TPPO. Ia menekankan perlunya kerja sama dengan TNI dan Polri untuk memperkuat pengawasan di berbagai pintu masuk Indonesia.
“Wilayah Indonesia yang luas dengan banyak pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Jalur gelap paling banyak ditemukan di wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, serta bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, dan Juanda,” ujar Agus.
Mendukung Visi Indonesia Emas 2045
Kerja sama antara Kementerian PPMI dan Kementerian Imigrasi ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan PMI sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai pahlawan devisa, kontribusi PMI menjadi elemen penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, dan pencegahan eksploitasi, pemerintah optimistis dapat menjaga kesejahteraan PMI serta martabat mereka di kancah internasional.
(Anton)
