SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendukung adanya program anggaran untuk memperkuat proses yang akan dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) seperti pusat logistik regional, pusat kesiap-siagaan penanggulangan bencana dan pusat komando krisis darurat bencana.
Bahkan Selly memberikan apresiasi apabila pusat-pusat logistik tersebut segera dilaksanakan mengingat pusat logistik tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan
“Kita membutuhkan pusat-pusat logistik, seperti yang terjadi kemarin akibat pandemi Covid-19 kemudian tsunami maupun gempa bumi kita merasakan sulitnya kita untuk melakukan penyampaian logistik ke daerah,” ujar Selly dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB Doni Monardo beserta jajaran, yang digelar secara fisik di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta dan virtual, Selasa (23/6/2020).
Meski demikian Selly pun mengingatkan apabila program pusat-pusat logistik itu berjalan maka BNPB ke depannya harus menyiapkan bufferstock logistik yang akan dipergunakan di masing-masing daerah. Karena, setiap daerah memiliki karakteristik kerawanan bencana yang berbeda-beda.
“Termasuk, demografi masyarakat yang sangat berbeda. Pusat-pusat logistik harus dipenuhi dengan kebutuhan logistik yang berbeda-beda pula, ” ujar politisi PDI-Perjuangan ini
Lebih lanjut, Selly meminta BNPB belajar dari kasus pandemi Covid-19 yang pernah mengalami kegagapan saat berbicara logistik di luar kebutuhan pangan. Menurutnya, saat terjadi bencana non-alam seolah terjadi kegagapan saat berbicara mengenai logisitik Alat Pelindung Diri (APD) dan masker.
“Maka, ini pun yang harus menjadi catatan oleh BNPB bahwa logistic yang dimaksud disini bukan hanya logistik keperluan pangan saja. Tetapi, juga logistik yang menyangkut dengan non-alam,” tandasnya.
Di sisi lain, terkait dengan dukungan manajemen sebesar Rp 238 miliar, Selly meminta, program tersebut diperkuat oleh BNPB karena adanya tambahan untuk pagu inspektorat dan tambahan unit kerja. “Jika memungkinkan, tuturnya, ia meminta kepada BNPB agar ada dukungan manajemen variabel sumber daya manusia dan tata kelola hubungan antar kelembagaan BNPB dengan BPPD, ” kata mantan Wabup Cirebon itu. (DSK)
