SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menilai mendisiplinkan anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19 tidaklah mudah. Untuk itu rencana Pemerintah yang akan membuka kembali sekolah di zona merah dan menjalankan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka harus dikaji ulang.
“Rencana Pemerintah untuk membuka kembali sekolah yang berada di zona merah harus ditinjau kembali, karena mendisiplinkan anak-anak untuk patuhi protokol tidak mudah,” papar Dasco di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7/2020).
Dasco mengatakan, sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) saat ini sering terjadi kendala karena tidak luasnya jangkauan dan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing anak, khususnya di daerah pedalaman.
“Saya akui memang sistem pembelajaran jarak jauh tidak begitu berjalan dengan bagus, karena fasilitas seperti internet khususnya di daerah tertentu tidak begitu bagus, sehingga menghambat,” imbuh Dasco.
Politisi Partai Gerindra ini berharap Pemerintah memberikan fasilitas dan sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini tenaga pendidik yang mumpuni, khususnya di daerah sulit terjangkau agar sistem pembelajaran tidak terganggu.
“Pemerintah harus memberikan fasilitas seperti internet yang bagus, jika bisa gratis. Kemudian harus mengirimkan SDM terbaik terhadap daerah daerah yang membutuhkan,” ujar Dasco.
Dipertanyakan
Sementara terkait jumlah kasus positif Covid-19 yang terkonfirmasi positif sudah tembus 100.000 ribu orang, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan, mekanisme penanganan pemerintah dalam penanganan Covid-19.
Hal ini membuat Indonesia berada di urutan 24 sebagai negara dengan kasus virus Corona terbanyak di dunia berdasarkan Worldometers. Melewati negara asalnya China yang berada di posisi ke-26 dengan jumlah kasus infeksi virus Corona sebanyak 83.959 orang
Melihat penambahan kasus yang terjadi ini, jika diperlukan DPR akan mengadakan rapat dengan Pemerintah untuk membahas hal ini. DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan memiliki kewenangan untuk mempertayakan hal tersebut kepada pemerintah.
“Kita tahu bahwa pemerintah telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, sebenarnya kami berharap banyak bahwa dengan aturan itu implementasinya yang dilakukan bisa berjalan dengan baik di lapangan,” katanya.
Soal lain yang juga disampaikan Politisi Partai Gerindra tersebut yaitu terkait rencana pemerintah untuk membuka kembali sektor pariwisata dalam waktu dekat. Menurutnya, perlu ada uji coba secara parsial terkait pemberlakuan protokol Covid-19 secara ketat dan disiplin. Untuk itu, sektor pariwisata perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
“Karena kalau pariwisata ini tidak kita diperhatikan, ini akan membuat ekonomi masyarakat di daerah wisata akan sulit. Sehingga usul saya secara parsial dilakukan uji coba antara membuka pariwisata dan melakukan uji rapid dan swab,” tutur Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR itu.
Sementara terkait sebagian masyarakat Bali yang menolak tes Covid-19, Dasco menegaskan itu menjadi tugas pemerintah daerah setempat untuk meyakinkan masyarakat, sehingga wilayahnya kembali menjadi tempat tujuan pariwisata sekaligus bisa memberikan rasa aman.
“Kalau turis asing melihat bahwa protokol Covid-nya bagus, penanganan Covid-nya bagus, saya pikir Bali bisa kembali menjadi alternatif wisata di saat pandemi,” tutup Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu. (EK)
