SUARAINDONEWS. COM, Jakarta – Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmen menjaga stabilitas harga agar inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026. Penguatan koordinasi tersebut disepakati dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) yang digelar Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Langkah ini dipandang krusial untuk menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendukung pencapaian Asta Cita, di tengah berbagai tantangan global dan domestik yang berpotensi memicu tekanan harga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya pengendalian inflasi kelompok volatile food, khususnya komoditas pangan strategis. Pemerintah menargetkan inflasi pangan bergejolak tetap berada di kisaran 3–5 persen melalui penguatan pasokan dan distribusi.
“Koordinasi antara pusat dan daerah harus terus dijaga, terutama dalam pengadaan pangan lintas waktu dan wilayah. Ini mencakup peningkatan produktivitas, dukungan pembiayaan, serta kelancaran logistik untuk komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan beras,” ujar Airlangga saat memimpin rapat.
Selain menjaga pasokan, Pemerintah juga mendorong perumusan kebijakan harga yang diatur pemerintah (administered prices) dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan, urutan kebijakan, dan besaran penyesuaian. Strategi ini ditujukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat, seiring penguatan komunikasi kebijakan guna mengelola ekspektasi inflasi publik.
Airlangga mengungkapkan, tekanan inflasi pada awal 2026 berpotensi meningkat, terutama pada kuartal I, akibat ketidakpastian global yang memicu imported inflation, faktor cuaca, serta meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idulfitri.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah menyiapkan berbagai stimulus, antara lain diskon tarif transportasi dan jalan tol, serta penyaluran bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada desil 1 hingga 4 yang akan diberikan pada Februari dan Maret 2026.
“Untuk daerah terdampak bencana, dukungan infrastruktur dan logistik terus diperkuat agar inflasi dapat ditekan. Menjelang Lebaran, program diskon transportasi—mulai dari pesawat, kereta api, angkutan laut dan darat hingga jalan tol—juga telah dipersiapkan. Bantuan sosial berupa beras dan minyak pun sedang disiapkan,” jelasnya dalam keterangan pers usai rapat.
Dalam kerangka jangka menengah, pengendalian inflasi akan diperkuat melalui implementasi Program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera, sebagai pengembangan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). TPIP juga merencanakan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2026 pada akhir Juni, dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan dan perluasan digitalisasi keuangan daerah.
Keberhasilan sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia tercermin dari capaian inflasi 2025 yang tercatat sebesar 2,92 persen (year on year), tetap berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Rapat tersebut turut dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta perwakilan kementerian dan lembaga anggota TPIP.
(Anton)
