SUARAINDONEWS. COM, Jakarta — Pernyataan mantan Wakil Presiden RI sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004–2009, Jusuf Kalla, terkait potensi terjadinya “chaos” pada Juli–Agustus 2026 terus menuai polemik di ruang publik. Ucapan tersebut tidak hanya memicu perdebatan di media sosial, tetapi juga mendapat respons kritis dari internal Partai Golkar.
Kritikan muncul dari internal Partai Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang kebijakan publik, Idrus Marham, menilai pernyataan yang menyebut secara spesifik ada potensi “chaos” tidak bisa lagi hanya dikategorikan sebagai analisis biasa dalam politik praktis dan dunia intelijen.
“Kalau sebuah pernyataan sudah menentukan akan terjadi sesuatu, itu bukan lagi prediksi. Itu seperti sudah ada skenario dan target operasi,” ujar Idrus.
Ia mengingatkan bahwa dalam situasi nasional yang membutuhkan stabilitas, setiap tokoh publik seharusnya menyampaikan pandangan yang menyejukkan, bukan memicu keresahan, bukan menimbulkan kepanikan.
“Dalam kondisi bangsa seperti sekarang ini, sejatinya kita harus berkontribusi dalam menciptakan situasi kondusif yang menenangkan rakyat. Jangan memanas-manasi. Jangan menciptakan kondisi yang membuat rakyat semakin panik dan marah,” katanya.
*Idrus menegaskan bahwa pernyataan tokoh publik yang menyebut secara spesifik waktu dan potensi terjadinya “chaos” tidak lagi dapat diposisikan sebagai analisis netral, melainkan berpotensi membentuk ekspektasi kolektif masyarakat. Menurutnya, dalam dinamika komunikasi publik, narasi dengan tingkat kepastian tinggi cenderung memengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Ketika narasi seperti itu beredar luas, publik tidak hanya menerima informasi, tetapi mulai menyesuaikan perilaku secara antisipatif yang justru dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kondisi yang diprediksi. Karena itu, ia menilai pernyataan semacam ini berpotensi menciptakan efek yang mendorong realitas itu sendiri.*
Idrus bahkan menyinggung dan mencurigai kemungkinan adanya motif lain di balik pernyataan tersebut. Menurut dia, tidak tertutup kemungkinan narasi “chaos” digunakan sebagai instrumen tekanan karena adanya kepentingan yang terganggu.
“Boleh jadi ada kepentingan yang terganggu atau tidak tercapai, lalu dijadikan instrumen penekan,” ujarnya.
Pernyataan JK sebelumnya disampaikan dalam konteks kewaspadaan terhadap dinamika ekonomi dan politik global. Sejumlah media nasional melaporkan, JK menilai periode pertengahan 2026 berpotensi menjadi fase krusial akibat tekanan eksternal dan proses transisi pemerintahan.
Sejumlah laporan media internasional juga memperkuat adanya ketidakpastian global. International Monetary Fund dalam proyeksi terbarunya menyebutkan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 masih dibayangi risiko perlambatan, terutama akibat ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan global. World Bank juga mengingatkan bahwa negara berkembang menghadapi tekanan dari fluktuasi harga energi dan pangan.
Di dalam negeri, sejumlah indikator ekonomi yang dirilis pemerintah menunjukkan kondisi yang relatif terjaga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip berbagai media mencatat inflasi tahunan masih berada dalam rentang target pemerintah, meski terdapat tekanan pada komoditas pangan tertentu. Sementara itu, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran negara tetap diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi dan perlindungan sosial.
Selain itu, berbagai media juga melaporkan bahwa pemerintah memilih menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tren kenaikan harga minyak dunia. Kebijakan ini disebut sebagai langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik dan mencegah lonjakan inflasi.
Idrus menilai langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sedang berupaya menjaga kondisi tetap kondusif. Karena itu, ia menyayangkan munculnya narasi yang dinilai bertolak belakang.
“Pemerintah sudah mengambil langkah untuk tidak menaikkan BBM, justru ada narasi yang seolah-olah mendorong kondisi menjadi tidak stabil. Ini yang harus kita hindari,” katanya. *Dalam konteks ini juga, komentar JK dirasa kurang pada tempatnya. Di saat pemerintah sedang mati matian mempertahankan harga BBM, beliau justru seperti mendorong agar pemerintah menaikkan harga. “Lha ini gimana. Kalau harga dinaikan kan resikonya di rakyat? Di pemerintah juga!” Tambah Idrus* .
*Lebih lanjut, Idrus mengingatkan bahwa di tengah tekanan global, ruang publik harus dijaga dari narasi yang justru memperkeruh keadaan. Ia menilai bahwa penyebaran isu “chaos” yang tidak terukur dapat menciptakan ketidakpastian informasi dan membuka ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkannya sebagai alat tekanan. Dalam pandangannya, tidak tertutup kemungkinan narasi tersebut digunakan sebagai instrumen untuk memengaruhi kebijakan atau mengganggu stabilitas yang sedang dijaga pemerintah. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa disiplin dalam menyampaikan narasi publik bukan hanya soal etika, tetapi bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat, stabilitas sosial, dan kekuatan ekonomi nasional.*
Di media sosial, pernyataan JK memicu polarisasi. Berdasarkan penelusuran di platform X dan TikTok, kata kunci “chaos 2026” sempat menjadi perbincangan hangat dengan ribuan unggahan dalam waktu singkat. Sebagian warganet menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk peringatan dari tokoh berpengalaman, sementara lainnya menganggapnya berlebihan dan berpotensi memicu ketakutan publik.
Sejumlah media juga mencatat bahwa isu stabilitas nasional kerap menjadi sensitif di tengah fase transisi pemerintahan. Oleh karena itu, setiap pernyataan dari tokoh publik memiliki dampak besar terhadap persepsi masyarakat.
Polemik ini memperlihatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan proyeksi kondisi nasional. Di tengah tekanan global dan dinamika domestik, narasi yang berkembang di ruang publik dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
(Anton)
