SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto, menyampaikan belasungkawa mendalam atas korban tewas akibat bencana galodo (banjir bandang) yang melanda Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat. Hermanto menyoroti bahwa bencana alam tersebut terjadi karena kurangnya kontrol pemerintah dalam pengelolaan hutan di kawasan hutan lindung dan konservasi.
“Di kawasan hutan lindung yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi bangunan fisik, kini marak dengan bangunan,” ungkap Hermanto dalam keterangan rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Jumat (17/05/2024).
Hermanto menegaskan perlunya penegakan aturan yang tegas terhadap pelaku pelanggaran di kawasan hutan lindung dan konservasi. “Tegakkan aturan dan lakukan tindakan tegas pada pelaku yang melakukan pelanggaran dengan membangun, merambah hutan, menambang, dan berkebun di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi,” lanjut politisi Fraksi PKS tersebut.
Hujan lebat yang memicu banjir bandang dan galodo di beberapa wilayah Sumatera Barat, menurut Hermanto, diakibatkan oleh aktivitas ilegal seperti tambang liar, perambahan hutan, penebangan liar, dan pembangunan ilegal. “Bencana galodo yang terjadi di kawasan Agam dan Tanah Datar pekan lalu telah mengakibatkan korban tewas penduduk setempat,” ujarnya.
Hermanto meminta agar Pemerintah memperketat pengawasan dalam pengelolaan hutan. “Tegakkan aturan dan lakukan tindakan tegas pada pelaku yang melakukan pelanggaran dengan membangun, merambah hutan, menambang, dan berkebun di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I itu.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban jiwa akibat bencana banjir lahar di Sumatera Barat (Sumbar) mencapai 67 orang. Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menyampaikan bahwa jumlah korban bertambah setelah tim gabungan pencarian menemukan jenazah warga di sejumlah titik di lokasi terdampak.
“Kami maksimalkan untuk terus melakukan pencarian di samping penanganan darurat yang lain dikerjakan,” ujar Suharyanto dalam keterangannya, Kamis (16/5/2024).
Saat ini, Suharyanto melaporkan masih terdapat 20 warga yang dilaporkan hilang akibat bencana banjir lahar dari Gunung Marapi. Selain itu, terdapat 44 korban luka-luka yang menjalani perawatan, dan 989 keluarga mengungsi sementara di posko darurat karena rumah mereka rusak diterpa banjir.
“Kami semua di sini, ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, bersatu bekerja bersama-sama, termasuk dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Kami akan terus melakukan pencarian sampai ahli waris korban mengatakan stop, baru kami berhenti,” ujar Suharyanto.
(Anton)
