SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Dalam Rapat Kerja secara Virtual dengan Menteri BUMN, Jakarta (15/9), Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai ingin mendengarkan secara langsung dari Kementerian BUMN dalam menghadapi pandemi Covid-19 melalui program strategis nasional BUMN, dan pelibatan pekerja lokal di daerah.
“Sebagai Ketua Satgas Covid 19 kami ingin mengetahui langkah-langkah Kementerian BUMN dalam mengatasi pandemi Covid 19 di daerah,” ucap Yorrys didampingi oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri.
Seperti diketahui, dampak pandemi COVID-19 bagi kinerja BUMN sangat signifikan terutama pada sektor energi, pariwisata, infrastruktur, minerba, dan logistik dengan perubahan pendapatan pada kuartal II 2020. Termasuk terkait dengan Proyek Strategis Nasional di berbagai daerah, ujar Senator asal Papua itu.
Oleh karenanya, Komite II DPD RI ingin mengetahui program-program prioritas Kementerian BUMN yang dapat melibatkan Anggota Komite II DPD RI. Kita berharap dapat melibatkan kami serta tenaga kerja lokal pada setiap program dan proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian BUMN guna mendorong perekonomian di daerah.
Selain itu, Komite II DPD RI juga ingin mendengarkan penjelasan dari Menteri BUMN Erick Thohir baik dalam pertemuan ini maupun disampaikan secara tertulis agar memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap peran serta Kementerian BUMN.
“Seluruh masukan, aspirasi, dan rekomendasi, akan dicatat dan akan ditindaklanjuti sebagai bahan pembahasan dengan mitra kerja dan mitra terkait lainnya,” kata Yorrys.
Sementara Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan pihaknya memiliki Program Utama Satgas salah satunya merencanakan dengan matang program kerjasama pembuatan dan pendistribusian imunisasi vaksin dan obat-obatan pembentuk anti body serta daya tahan tubuh dalam satu tahun ke depan. Disamping juga ada terapi penyembuhan berkelanjutan, tuturnya.
Begitupun dalam program Indonesia Bekerja, telah memberikan Bantuan Presiden Produktif dan Usaha Mikro. Seperti program padat karya oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, Kementerian PUPR, dan program padat karya pedesaan dalam rangka peningkatan produktivitas pangan.
Dimana program padat karya ini akan melibatkan banyak pekerja lokal karena proyeknya berada di daerah-daerah. Sekaligus program percepatan penyerapan tenaga kerja, jelasnya.
Sedangkan Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh mengharapkan Menteri BUMN bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat pinjaman seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Harapannya Pak Menteri bisa membantu KUR, sehingga masyarakat yang kurang modal bisa mengembangkan usahannya,” jelas Abdullah Puteh.
Disisi lain, Anggota DPD RI Provinsi Riau Edwin Pratama Putra berharap Menteri BUMN untuk mempekerjakan tenaga lokal pada handover PT. Cevron Pasific Indonesia dan berharap Pak Menteri memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam handover dengan Cevron, tersebut.
Berikut sejumlah catatan Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Kementerian BUMN, diantaranya Kementerian BUMN merasa formulasi dari kondisi COVID-19 di setiap negara berbeda-beda. Pembatasan-pembatasan untuk mengantisipasi COVID-19 perlu untuk selalu dikaji berkala.
Selanjutnya, Kementerian BUMN memiliki tiga prioritas penanganan COVID-19, yaitu mempercepat, mensinkronisasikan, dan men-support para K/L dan Pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah dengan dibantu dua satgas (satuan tugas) lain, yaitu Kesehatan (BNPB dan K/L terkait) dan Ekonomi (Kemenkeu dan K/L terkait).
Presiden telah memutuskan Tim Khusus untuk mempercepat testing COVID-19 untuk tujuh provinsi sesuai dengan standar WHO (World Health Organization).
Selain itu, bantuan produktif kepada masyarakat berjalan selaras. Stimulus ekonomi diharapkan berjalan seiring dengan vaksinasi. Kemudian di tahun 2021-2022 diharapkan perekonomian dapat tumbuh sesuai dengan target.
Kementerian BUMN juga memiliki tiga prioritas lainnya yakni Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh. Kementerian BUMN bersama dengan Kemenko Perekonomian dan Bappenas sedang menyiapkan Protokol Vaksin COVID-19 seperti Vaksin Merah Putih yang akan dilakukan Uji Klinis I, II, dan III di tahun 2021. Dan Vaksin akan dibagi menjadi dua, yaitu Vaksin Bantuan Gratis dan Vaksin Mandiri. Untuk vaksin gratis berdasarkan kepada data BPJS Kesehatan.
Sementara itu, bantuan-bantuan yang sudah disiapkan untuk saat ini adalah Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro; Bantuan Kredit Lunak UMKM; Bantuan Subsidi Gaji; Penyaluran Bantuan untuk Pra-Kerja; dan Bantuan Sosial Tambahan. Bantuan ini akan berlanjut sampai dengan tahun 2021. Disamping subsidi listrik tetap dijalankan sampai dengan Desember 2020. PLN memberikan listrik gratis kepada 24 juta pelanggan 450 VA (Volt Ampere) dan diskon listrik 50% kepada 7,7 juta pelanggan 900 VA. Telkom Indonesia memberikan subsidi pulsa dan kuota.
Catatan penutup, yakni peran BUMN dalam penanganan COVID-19, yaitu Pengadaan Vaksin, Penyediaan Fasilitas Kesehatan, dan Pengembangan Vaksin Merah Putih yang dilakukan oleh Bio Farma. Dsn BUMN terus berupaya menjaga keberlangsungan operasional dan pelaksanaan proyek strategis nasional yang merupakan program padat karya.(tjo)
