SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Anggota DPR RI Habiburokhman menyarankan agar Adian Napitupulu tidak terburu-buru menantang debat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Habiburokhman, jika ingin memperdebatkan persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan MBG, langkah yang lebih tepat adalah berdiskusi atau berdebat terlebih dahulu dengan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, yang juga merupakan rekan satu partai Adian.
“Daripada menantang debat Sekretaris Kabinet, sebaiknya Adian menantang debat Ketua Banggar sekaligus rekan separtainya, Buya Said Abdullah. Atau akan lebih menarik jika Adian berdebat dengan dirinya sendiri sebagai anggota DPR yang turut menyetujui APBN,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa.
Ia menegaskan, berdasarkan fakta yang ada, anggaran MBG telah dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak pembahasan APBN 2025 hingga 2026. Seluruh fraksi di DPR, termasuk Adian Napitupulu, disebut menyetujui pengesahan APBN yang di dalamnya memuat alokasi anggaran untuk program MBG.
Habiburokhman juga merujuk pada pernyataan Said Abdullah yang membenarkan bahwa pembahasan dan persetujuan anggaran MBG telah dilakukan sesuai mekanisme konstitusional dalam proses penganggaran negara.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa nilai seorang politisi terletak pada konsistensi sikap dan keberpihakan terhadap rakyat kecil. Ia mengingatkan agar dinamika politik tidak mengaburkan fakta bahwa proses penganggaran telah melalui persetujuan bersama.
“Masuknya MBG dalam anggaran pendidikan memiliki dasar yang jelas, karena penerima manfaatnya adalah siswa yang merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional,” katanya.
Habiburokhman juga menyebut bahwa pengalokasian anggaran MBG tidak menghapus program prioritas lain yang lebih penting. Menurutnya, penyesuaian anggaran dilakukan dengan mengurangi kegiatan yang dinilai tidak efisien dan berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Ia menilai program MBG merupakan inisiatif yang strategis dan bermanfaat bagi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, setelah persetujuan anggaran ditetapkan, fokus seluruh pihak seharusnya beralih pada pengawasan pelaksanaan program agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Persetujuan anggaran sudah menjadi keputusan bersama. Sekarang tugas kita adalah memastikan pelaksanaannya berjalan baik dan tidak terjadi penyimpangan,” tutupnya.
(Anton)
