SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — DPP Partai Golkar menegaskan komitmennya untuk menjadi partai politik yang semakin terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi publik. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, dalam rangkaian pendampingan dan visitasi penilaian keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).
Pembenahan Sejak Juli, Golkar Mantapkan Penguatan Layanan Informasi
Sarmuji mengungkapkan bahwa Golkar telah menjalankan proses pembenahan internal sejak Juli 2025. Pembenahan ini dilakukan setelah partainya menerima berbagai masukan mengenai penguatan layanan informasi publik.
“Begitu kami mendapatkan informasi itu, kami langsung berbenah. Tujuan kami bukan semata-mata untuk mendapatkan penilaian dari Komisi Informasi, tetapi karena kami ingin betul-betul melayani publik,” ujarnya.
Sebagai bagian dari pembenahan tersebut, Golkar memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), termasuk ekosistem pendukungnya, mulai dari ruang data dan informasi, bidang organisasi, keanggotaan, hingga unit-unit lain yang relevan.
Permintaan masyarakat yang masuk—seperti salinan AD/ART partai hingga informasi kepartaian—kini dapat dilayani melalui PPID secara lebih terstruktur.
Kantor DPP Golkar Makin Terbuka untuk Kegiatan Publik
Dalam semangat keterbukaan, kantor DPP Partai Golkar kini semakin terbuka untuk berbagai kegiatan masyarakat. Beberapa waktu terakhir, gedung partai berlambang beringin itu digunakan untuk pertunjukan wayang, kegiatan pendidikan anak muda, hingga pemanfaatan fasilitas olahraga seperti lapangan bulutangkis dan padel.
“Kami ingin kantor ini menjadi ruang publik yang ramah dan terbuka,” kata Sarmuji.
Optimalkan Media Sosial, Golkar Luncurkan Program Kreatif
Selain membuka ruang fisik, Golkar juga memperkuat komunikasi digital melalui media sosial, agar masyarakat dapat berinteraksi tanpa harus hadir secara langsung ke kantor partai.
Berbagai program kreatif turut diluncurkan, salah satunya lomba film pendek bertema “Indonesia Harmoni dalam Kemajemukan”, yang disambut antusias para sineas muda.
“Kami ingin menciptakan interaksi yang maksimal dengan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial,” ujarnya.
Visitasi KIP 2025: Golkar Raih Nilai Tinggi 98,6
Pada kunjungan visitasi monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025, Partai Golkar menorehkan capaian membanggakan. Golkar menjadi salah satu badan publik dengan nilai keterbukaan informasi tertinggi, yakni 98,6, berdasarkan penilaian KIP.
Pernyataan itu disampaikan Sarmuji saat menerima kunjungan Komisioner KIP, Samrotunnajah Ismail, di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (27/11/2025).
“Tidak semua badan publik divisitasi—hanya 21 lembaga, termasuk tiga partai politik. Ini sebuah kehormatan dan penegasan bahwa Golkar semakin baik dalam keterbukaan informasi,” ujar Sarmuji.
Nilai tinggi tersebut, lanjutnya, menjadi motivasi bagi Golkar untuk terus memperkuat transparansi dan memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi seluas-luasnya.
“Apa pun yang ditanyakan publik akan kami jawab. Kami menyiapkan ruang pelayanan dan ekosistem pendukung agar masyarakat mudah mencari data,” katanya.
KIP: Golkar Sangat Memenuhi Standar Keterbukaan Informasi
Komisioner KIP, Samrotunnajah Ismail, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008, yang wajib dipenuhi seluruh badan publik.
Ia menyampaikan bahwa Golkar bukan hanya memenuhi syarat uji publik—yang batas minimalnya 75—tetapi melampauinya jauh dengan nilai 98,6.
“Golkar nilainya 98,6. Tidak semua lembaga bisa masuk uji publik dan visitasi. Kalau melihat hari ini, Partai Golkar sudah sangat baik,” ujarnya.
Golkar: Keterbukaan untuk Perkuat Kepercayaan Publik
Partai Golkar berharap langkah konsisten menuju keterbukaan informasi publik akan mempererat hubungan dengan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai.
(Anton)
