SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Sekretars Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah untuk memperketat protokol kesehatan di lingkungan DPR RI guna pencegahan penularan Covid-19 varian Omicron yang terus meningkat beberapa hari terakhir ini di lingkungan parlemen.
Menurut Indra, pengetatan protokol kesehatan serta pembatasan aktivitas mulai dilakukan sejak tanggal 24 Januari 2022 lalu, setelah Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada semua unit kerja di DPR RI untuk mewaspadai meluasnya varian Omicron.
“Pada 24 Januari lalu, Ibu Ketua DPR RI sudah memberikan arahan dan mengingatkan untuk disampaikan kepada semua Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mengenai mekanisme kegiatan di DPR RI agar dapat dikendalikan,” kata Indra, Jumat (4/2/2022).
Indra mengungkapkan, sejak 26 Januari 2022 lalu, seluruh kegiatan di lingkungan Kompleks Parlemen telah dibatasi, baik jumlah kehadiran maupun jam kerja para staf.
“Nah untuk di lingkungan Setjen sudah dilakukan edaran pada 26 Januari lalu, maksimal kegiatan berupa work from home (WFH) dan work from office (WFO) dibagi menjadi 50 persen – 50 persen. Kemudian untuk jam kerja juga begitu kita batasi sampai dengan hari biasa yaitu pukul 15.00, hari Jumat sampai pukul 15.30,” ungkap Indra.
Namun, Indra memastikan kinerja DPR RI dipastikan tetap terjaga meskipun aktivitas dibatasi secara ketat dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19.
Termasuk kerja-kerja legislasi yang akan dilakukan sesuai dengan target-target yang ditetapkan untuk masa sidang tahun ini.
“Kinerja tetap dijaga, karena DPR masih beraktivitas dengan melakukan rapat-rapat dengan pembatasan yang ketat dan penerapan protokol kesehatan yang disiplin,” katanya.
Indra mencontohkan, Badan Legislasi DPR yang sudah mulai membahas revisi UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Rabu (2/2/2022) dan Kamis (3/2/2022).
Revisi UU 12/2011 ini sebagai pintu masuk untuk merevisi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.
Selain itu, kata Indra, komisi-komisi di DPR juga masih menggelar rapat dengan mitra-mitra kerjanya dengan pembatasan ketat, maksimal yang berada di dalam ruang dapat 30 persen dari kapasitas ruangan.
“Secara keseluruhan DPR tetap bekerja. Jadi keputusan DPR tetap bekerja sesuai dengan target masing-masing AKD sampai dengan nanti penutupan masa sidang tangga 18 Februari,” terangnya.
Indra menambahkan, Bamus DPR RI juga sudah memutuskan bahwa rapat-rapat ke depan di DPR dilakukan dengan kapasitas maksimal 30 persen baik anggota dewan maupun pihak mitra.
Lebih lanjut, Indra menyampaikan setiap peserta yang ikut rapat harus menunjukkan bukti swab antigen yang berlaku pada hari bersangkutan dan penerapan protokol kesehatan ketat selama rapat berlangsung.
“Ini tentu dengan gejala yang ada, kami melakukan tracing, swab antigen, PCR. Jadi kalau spesifik itu Omicron atau bukan, kami minta baik anggota maupun dari Setjen itu melakukan karantina mandiri. Sambil kami monitor semua apakah kriteria gejala Omicron itu ada atau tidak, sejauh ini semua masih positif,” tandasnya.
Berdasarkan data orang terkonfirmasi positif Covid-19 di lingkungan Gedung DPR RI per Kamis kemarin tercatat 142 orang, 10 diantaranya anggota DPR.
Kini total sudah mencapai staf pegawai dari kalangan ASN, PPNASN dan tenaga ahli para Anggota DPR RI yang terkonfirmasi Covid-19 mencapai 194 orang.
“Jadi sekarang ini tentu kita akan perketat (protokol kesehatan) terus. Nah berkaitan dengan kegiatan kunjungan kerja (kunker) oleh Pimpinan DPR RI juga akan diperketat, bahkan sementara akan disetop dulu. Tapi itu nanti akan disampaikan di Bamus terdekat. Jadi ini bagian dari pengendalian semua kegiatan dewan,” jelas Indra.
Mengenai wacana lockdown di Kompleks Parlemen, Indra menuturkan hal tersebut merupakan inisiatif di masing-masing AKD.
“Saya sudah mendengar MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI telah mengambil inisiatif itu, di Komisi I sudah mengambil inisiatif itu. Bahkan juga di lingkungan kerja Pimpinan di lantai 4 sampai seminggu ke depan akan dievaluasi, artinya diterapkan lockdown juga. Jadi secara keseluruhan Pimpinan Dewan akan mengarahkan berkaitan dengan kunker dan rapat-rapat ke depan yang dihadiri Anggota Dewan. Tetapi lockdown di masing-masing AKD tentu saat ini masih menjadi inisiatif di masing-masing AKD,” papar Indra. (wwa)
