SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendorong pemerintah agar segera menyiapkan langkah-langkah konkret dalam mengantisipasi dampak konflik terbuka antara Israel dan Iran. Dalam forum Dialektika Demokrasi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR, Nurul menekankan pentingnya peran aktif Indonesia mendorong gencatan senjata melalui organisasi-organisasi internasional, termasuk ASEAN dan PBB.
“Indonesia harus bersuara, apalagi kita punya konstitusi yang jelas menolak segala bentuk penjajahan,” ujar Nurul di Kompleks Parlemen, Kamis (26/6).
Selain diplomasi, legislator Fraksi Golkar itu juga meminta pemerintah memperkuat mitigasi dampak dalam negeri, seperti menjaga stabilitas harga energi dan menangkal penyebaran ekstremisme di ruang digital. Ia menilai, perang harus dicegah agar tidak merusak nilai-nilai kemanusiaan.
Legislatif, kata Nurul, akan mendorong penguatan diplomasi parlemen dan mengawasi kesiapan pemerintah dalam menghadapi dampak konflik global. “Kami percaya Presiden Prabowo responsif dalam hal ini,” tambahnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta (F-PKS) menegaskan bahwa akar konflik Iran-Israel tak lepas dari krisis di Gaza. Ia menyebut, selama akar masalah tak diselesaikan, ketegangan akan terus berulang. Sukamta mengingatkan bahwa Iran menjadi simbol perlawanan terhadap agresi Israel di Gaza, sementara Israel dituding memanfaatkan konflik ini untuk kepentingan politik dalam negerinya.
“Israel sedang terpojok di dunia internasional. Blokade terhadap Gaza menimbulkan potensi bencana kemanusiaan besar, tapi justru perhatian dunia kini teralihkan ke rudal di langit, bukan korban di tanah Gaza,” katanya.
Sementara itu, Khairul Fahmi, analis militer dari ISESS, menyoroti karakter konflik yang telah berubah. Menurutnya, eskalasi saat ini bukan lagi perang proksi, melainkan konflik langsung antarnegara dengan penggunaan teknologi militer canggih seperti rudal balistik dan drone kamikaze.
“Konflik ini sangat cepat, presisi, dan bisa menimbulkan kerusakan besar dalam waktu singkat. Ini berisiko menjalar menjadi krisis multidimensi di kawasan lain, termasuk Asia Tenggara,” kata Fahmi.
Para pembicara sepakat bahwa Indonesia perlu bersikap aktif dalam forum internasional, menjaga kepentingan nasional, serta menyiapkan skenario darurat, termasuk evakuasi WNI dari wilayah konflik.
(Eka)
