SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Pasca mendapatkan informasi Penetapan Jadwal Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Pemberitahuan Lelang dari Eko Nugroho, Pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Regional Remedial & Recovery Wilayah Jakarta Kota, Suci Relawati melalui Timo Miranda Butar Butar membuat Laporan Polisi dengan No.LP/5951/X/2018/PMJ/ Dit.Reskrimum, tertanggal 31 Oktober 2018, terkait Perkara Pemalsuan yang dilakukan Tri Wardonoaji dan kawan kawan terhadap Obyek Pemalsuan Dua Sertifikat SHM (3801 dan 3916) Kebon Bawang atas nama Alm.Sudarmansyah (Suami Korban) di Bank BRI Jakarta Kota, Jakarta Barat.
Oleh karenanya pada (2/11) melalui para Advokat dan Asisten Advokat dari Law Office “Endang Hadrian & Partners” (Advokat, Mediator, Kurator, & Pengurus), berdasarkan surat No. : 249/EHP-EH/XI/18, Kepada Kepala Cabang BANK BNI JAKARTA KOTA, mengajukan Permohonan Penundaan dan atau Pembatalan Pelaksanaan Lelang atas tanah dengan SHM NO. 3801/ KEL.KEBON BAWANG TANGGAL 23-10-2002 ATAS NAMA H. SUDARMANSYAH DAN SHM NO. 3916/KEL.KEBON BAWANG TANGGAL 23-10-2002 ATAS NAMA H. SUDARMANSYAH, yang terletak di jalan Remaja No.01 dan No.38, RT.002 RW.010 Kel. Kebon Bawang, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dengan tembusan surat ke Menteri Keuangan Republik Indonesia; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang DKI Jakarta; Gubemur Bank Indonesia; Kepala Otoritas Jasa Keuangan; Kepala Bursa Efek Indonesia; dan Kapolda Polda Metro Jaya.
Endang Hadrian & Partners yang mewakili Sarinten binti Tarnadi, Roida binti Soleh, Suci Relawati binti Wahyono, Bibit Kotiyanto bin H.Sudarmansyah, Ir.Ratna Sari binti H.Sudarmansyah, Suri Eka Apriani binti H.Sudarmansyah, Aditya Warman, Rajawali Putra, dan Jatiwulung Putra Buana; mengungkapkan bahwa alm. H. Sudarmansyah memiliki bidang tanah masing masing, seluas 881 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3801/Kel. Kebon Bawang tanggal 23-10-2002 dengan Surat Ukur No. 5638 /Kebon Bawang/ 1999 tanggal 27-12-1999, yang terletak di RT.002/RW.010, Kel. Kebon Bawang, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Dan tanah seluas 707 M2 (tujuh ratus tujuh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 3916/Kel. Kebon Bawang tanggal 23-10-2002 dengan Surat Ukur No. 2466/ Kebon Bawang/1999 tanggal 29 Desember 1999, yang terletak di RT.004/RW.010, Kel. Kebon Bawang, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Selanjutnya, tanpa persetujuan tanah dengan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik tersebut ternyata kemudian dijadikan sebagai jaminan kepada Bank BNI Jakarta Kota, Jakarta Barat oleh Tri Wardonoaji, dengan penjamin alm. H.Sudarmansyah. Padahal pada saat dijadikan sebagai jaminan kepada Bank BNI Jakarta Kota, Jakarta Barat oleh Tri Wardonoaji, alm. H. Sudarmansyah masih terikat hubungan perkawinan dengan Suci Relawati binti Wahyono (incassu masih sebagai suami isteri).
Dengan demikian tanah dengan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan antara alm. H. Sudarmansyah dengan salah satu Klien kami, Suci Relawati binti Wahyono, sesuai Pasal 35 ayat (l) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, jelas Endang Hadrian, SH, MH.
Sehingga penggunaan harta bersama (incassu tanah dengan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas), lanjut Endang haruslah atas persetujuan istri dari H. Sudarmansyah (Suci Relawati binti Wahyono) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: “Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.
Jadi berdasarkan hal tersebut, tindakan Tri Wardonoaji yang telah menjaminkan tanah dengan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik tersebut kepada Bank BNI Jakarta Kota, Jakarta Barat dengan hanya sebatas izin (i.c. persertujuan) dari alm. H. Sudarmansyah adalah cacat hukum.
Sementara itu, pihak Bank BNI Jakarta Kota, Jakarta Barat menjawab bahwa tindakan Tri Wardonoaji yang telah menjaminkan tanah dengan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik itu kepada Bank BNI Jakarta Kota, Jakarta Barat, telah mendapat persetujuan dari alm. H. Sudarmansyah maupun dari isterinya yaitu Suci Relawsti binti Wahyono, yang dibuktikan dengan adanya tandatangan dari alm. H. Sudarmansyah maupun isterinya Suci Relawati binti Wahyono.
Mengetahui hal tersebut, Suci Relawati binti Wahyono, menolak keras dan merasa sangat keberatan, karena tidak pernah sekalipun menandatangani dokumen-dokumen apapun terkait dengan tindakan Tri Wardonoaji yang telah menjaminkan tanah dengan Sertipikat Sertipikat Hak Milik peninggalan almarhum suaminya.
Suci Relawati binti Wahyono bersama para ahli waris lainnya patut menduga keras adanya Pihak-pihak yang telah memalsukan tandatangannya untuk keperluan Tri Wardonoaji dalam menjaminkan tanah dengan Sertipikat Sertipikat Hak Milik tersebut.
Dan atas dugaaan pemalsuan tandatangan dari salah satu Klien kami yaitu Suci Relawati binti Wahyono, telah dilakukan Pelaporan/Pengaduan di Polda Metro Jaya sebagaimana tercantum dalam Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/5951/X/2018/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 31 Oktober 2018 dengan TERLAPOR yaitu TRI WARDONOADJI DKK atas dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP.
Dengan demikian semua dokumen dokumen lelang yang khusus berkaitan dengan identitas Subjek lelang adalah cacat hukum karena tidak memenuhi legalitas formal Subjek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang (incassu adanya pemalsuan terhadap identitas/ tandatangan Suci Relawati binti Wahyono), tegas Endang Hadrian, SH, MH.
Terhadap Subjek lelang cacat hukum karena tidak memenuhi legalitas formal Subjek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang, dengan demikian terhadap pelaksanaan lelang dengan objek lelang yaitu tanah dengan Sertipikat Sertipikat Hak Milik, dapat dimohonkan Pembatalan Lelang.
Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 huruf (e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/ PMK.06/ 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93 /PMK.06 / 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan bahwa: “Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal: (e) tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang”, tutup Endang Hadrian, SH, MH.
(pung; foto pung
