SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Rencana impor 105.000 unit kendaraan pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai perhatian serius dari parlemen. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda kebijakan tersebut hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari kunjungan luar negeri dan memberikan arahan lebih lanjut.
Menurut Dasco, keputusan impor dalam jumlah besar perlu dikaji secara komprehensif, terutama terkait dampaknya terhadap industri otomotif nasional dan kesiapan produsen dalam negeri. Ia menegaskan telah menyampaikan pesan langsung kepada pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil langkah strategis tersebut.
“Untuk rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan kepada pemerintah agar rencana itu ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menambahkan, Presiden Prabowo diperkirakan akan membahas secara detail rencana impor tersebut setelah kembali ke Tanah Air. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan perhitungan ulang terkait kemampuan industri otomotif nasional dalam memenuhi kebutuhan kendaraan operasional koperasi.
“Presiden tentunya akan membahas detail impor itu dan meminta pendapat, sekaligus mengkalkulasi kesiapan perusahaan dalam negeri,” ujarnya.
Terkait kemampuan produksi nasional, Dasco menilai secara kapasitas Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan kendaraan pikap tersebut. Namun, ia mengingatkan adanya faktor teknis seperti waktu produksi, kesiapan rantai pasok, dan efisiensi distribusi yang perlu dipertimbangkan secara matang.
“Kalau dikalkulasi, kebutuhan nasional bisa saja dipenuhi. Tetapi ada aspek teknis, terutama soal waktu dan kesiapan produksi, yang perlu dibicarakan lebih lanjut,” tuturnya.
Karena itu, Dasco kembali menegaskan pentingnya penundaan kebijakan impor hingga Presiden memberikan keputusan final. Menurutnya, langkah ini diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan industri nasional dan tetap sejalan dengan strategi penguatan ekonomi dalam negeri.
“Sehingga kami sudah menyampaikan pesan agar rencana itu ditunda dulu, menunggu Presiden pulang,” pungkasnya.
(Anton)
