SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Kritik mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan tanggapan dari sejumlah kalangan, mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Jokowi Bela KPU
Dilansir dari Tempo, Jokowi membela KPU dengan mengatakan bahwa sebelumnya KPU sudah sukses menggelar pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres. “KPU sudah sukses menyelenggarakan pilpres dengan baik dan lancar. Tidak ada masalah,” kata Jokowi usai memberikan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin (8/7/2024). Pernyataan ini merespons kritikan Mahfud yang menyebut KPU tidak layak menggelar pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.
Respons Anggota DPR
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa tidak mungkin mengganti semua komisioner KPU di tengah proses menjelang Pilkada Serentak 2024. “Kalau pergantian sekarang akan sangat repot karena waktunya sudah sangat pendek. Kami tetap menghargai semangat Pak Mahfud, tetapi dengan segala kekurangan sistem harus jalan karena kalau sistem berantakan, semua akan berantakan,” kata Mardani di kompleks parlemen DPR RI, Selasa (9/7/2024).
Mardani juga menyoroti gaya hidup mewah komisioner KPU yang menjadi catatan Komisi II. “Saya setuju hidup mewah itu adalah penyakit dan kita menengarai itu terjadi dan ini menjadi satu masukan yang besar bagi kami di Komisi II untuk meneliti ulang seperti apa konstruksi anggaran,” ungkapnya. Komisi II, lanjutnya, akan mengevaluasi KPU lebih keras dan memanggil sekretaris jenderal KPU untuk memperjelas hal ini.
Pandangan Ketua Umum PKB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, justru menilai komentar Mahfud itu berharga bagi kemajuan KPU. “Ya, masukan penting untuk KPU,” katanya kepada wartawan usai menghadiri sidang paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).
Cak Imin menambahkan bahwa DPR dan pemerintah akan memperhatikan kritik Mahfud menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. “Supaya betul-betul berhati-hati agar warning itu tidak mengganggu pelaksanaan Pilkada,” ujarnya. Saat ditanya soal kehidupan mewah komisioner KPU, Cak Imin mengaku belum mengetahui secara mendetail soal kemewahan yang ditunjukkan para komisioner KPU. “Saya belum tahu itu,” tuturnya.
Ucapan Terima Kasih dari Plt Ketua KPU
Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengucapkan terima kasih kepada Mahfud dan menilai kritikan tersebut sebagai masukan kepada lembaganya. “Kami memahami itu sebagai ungkapan rasa sayang ke semua proses demokratisasi yang melibatkan penyelenggara. Apa yang menjadi perhatian para pihak itu pasti akan menjadi perhatian kami, ya tentu kami perbaiki yang kurang,” kata Afifuddin di Hotel Gran Melia, Jakarta, pada Senin (8/7/2024).
Afifuddin menegaskan bahwa KPU akan mempertahankan yang dinilai baik dan meninggalkan yang buruk. “Jadi kami melihatnya sebagai kritik sekaligus pengingat bahwa kami semua harus profesional serta menjaga integritas dari semua jajaran menjelang pelaksanaan Pilkada,” tuturnya. Terkait mobil dinas, ia menyebut komisioner hanya mendapatkan fasilitas dua mobil dinas, dengan satunya adalah mobil lama yang tidak selalu dipakai.
Kritik Mahfud Md
Sebelumnya, Mahfud meminta DPR dan pemerintah tidak diam saja dan perlu bertindak karena KPU dinilai tidak layak menjadi lembaga penyelenggara Pilkada 2024. “Secara umum KPU ini tak layak menjadi penyelenggara Pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia,” tulis Mahfud melalui akun X @mohmahfudmd pada Ahad (7/7/2024).
Pernyataan Mahfud tersebut awalnya mengomentari pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy’ari atas kasus pelecehan tindak asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, perempuan berinisial CAT. Mahfud juga menyinggung obrolan dalam podcast Abraham Samad SPEAK UP terkait fasilitas mewah komisioner KPU, termasuk penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan.
Mahfud juga menyarankan penggantian semua komisioner KPU tanpa harus menunda Pilkada November 2024 mendatang, dengan mengacu pada vonis MK No.80/PUU-IX/2011. “Ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik,” tuturnya.
Tetap pantau SUARAINDONEWS.COM untuk informasi terkini seputar perkembangan politik dan kritik terhadap lembaga negara. Jangan lupa untuk berbagi artikel ini agar semakin banyak yang mengetahui dan memahami pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemilu.
DSK | Foto: Istinewa
