SUARAINDONEWS, Depok-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Adi M Toegarisman mengunjungi Kejari Depok sebagai tim pengarah reformasi birokrasi pembangunan zona integritas program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Mereka sudah mencanangkan, komitmennya kuat, design programnya nyata, dan saya kasih masukan tadi beserta tim, dan itu sangat realistis dan saya yakin itu bisa dicapai oleh Kejari Depok,” ujar Adi kepada Suaraindonews didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Ade Eddy Adhyaksa dan Kajari Depok Yudi Triadi di Kantor Kejari Kota Depok pada Rabu (26/02/2020).
Lebih lanjut dirinya menegaskan dan juga yakin jika inovasi masing-masing bidang di lingkungan Kejari Kota Depok dikembangkan, akan membuat Kejari Kota Depok menjadi role model di Jawa Barat.
“Karena pemahaman yang lebih detail dan terstruktur adalah yang dari Depok ini tadi
Bisa saja Depok jadi role model untuk Jawa Barat. Harus didorong, inovasi apa yang dikembangkan oleh masing-masing seksi,” tegasnya.
Ia menjelaskan ada 6 area perubahan yang menjadi penilaian menuju WBK yaitu manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Contohnya di manajemen perubahan, kita mengajak mereka berkomitmen mengubah pola pikir, perilaku, mindset kita, bagaimana kita bekerja sebagai penegah hukum. Intinya, bagaimana kita maksimal dalam mewujudkan 6 area perubahan itu di Satker masing-masing,” jelasnya.
Kekinian, se-Jabar ada tiga Satker yang sudah meraih WBK yaitu Kejati Jabar, Kejari Kota Bandung dan Kejari Kabupaten Cirebon. Sedangkan 23 Kejari lainnya sedang dalam proses menuju WBK.
“Banyak Kejaksaan Negeri di Jabar yang sudah mencanangkan mengikuti program pembangunan zona integritas. Ketika mereka sudah berkomitmen untuk membangun itu kita support, kita dukung, sekaligus kita berikan gambaran wawasan yang menyeluruh dan strategi mencapai pembangunan zona integritas,” imbuhnya.
Ia menyebutkan pembangunan zona integritas dibutuhkan karena pertama, peran Kejaksaan tidak hanya sebagai lembaga penegak hukum. Tetapi menjadi bagian dari pemerintahan.
“Kami sangat menyadarai bahwa kejaksaan itu sangat berperan di penyelengaraan pemerintahan. Artinya, Kejaksaan harus bersatu dengan pemerintah terkait pembangunan. Kami yang mengawal pembangunan itu, kami mengawasi dan sekaligus terlibat,” katanya.
Dan kedua, sisi pokoknya adalah sebagai penegak hukum, maka harus ada target-target perkembangan kemajuan. Bagaimana proses penegakan hukum itu bermuara kepada, seperti yang diharapkan oleh masyarakat.
“Intinya, ketika mekanisme kinerja kita tingkatkan, kemudian harapannya respon atau penilaian dari masyarakat bisa diterima dengan baik,” tambahnya.
Dikesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok Yudi Triadi, mengatakan salah satu inovasi zona integritas yang dilakukan Kejari Depok yaitu membangun pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada layanan tilang.
Sehingga kedepan tidak ada lagi masyarakat yang hendak nebus tilang berceceran di luar lingkungan Kejari Depok.
“Mulai dari pengambil nomor antrian hingga nebus tilang nanti, ada ruang tunggunya. Jadi masyarakat ngga tercecer di sana-sini. Sakit mata lihatnya,” kata Yudi.
Kemudian, pihaknya juga tengah mengembangkan aplikasi pelayanan besuk tahanan berbasis teknologi informasi. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang bolak-balik ke Kejari Depok hanya untuk sekedar melihat jadwal besuk dan meminta tanda tangan dan seterusnya.
“Kan kasian warga yang tinggalnya jauh, mau besuk kesini, terus minta tanda tangan kesini. Udah berapa waktu dan biaya terbuang untuk itu aja. Jadi ngga efisien, makanya ini mau kita benahi biar lebih praktis,” tandasnya. (Akhirudin/SIN).
