SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, bocoran terkait susunan kabinet pemerintahan baru semakin menguat. Beredar informasi bahwa akan ada 46 kementerian dalam kabinet Prabowo-Gibran, mengindikasikan penambahan kementerian baru untuk mengoptimalkan fungsi pemerintah.
Informasi ini pertama kali muncul dalam sebuah dokumen berjudul “Gambaran Nomenklatur Mitra AKD” yang mengaitkan 13 Komisi DPR RI dengan mitra kerja kementerian masing-masing. Bocoran ini menjadi perbincangan hangat di kalangan politik menjelang pembentukan kabinet baru.
Penjelasan Wakil Ketua DPR RI
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi bocoran tersebut dengan menyatakan bahwa jumlah kementerian masih dalam tahap finalisasi. Meski begitu, ia membenarkan bahwa jumlah kementerian akan berada di sekitar angka tersebut.
“Jadi begini, saya baru akan menghitung finalisasinya [jumlah kementerian] berapa. Tetapi dari informasi yang saya dapatkan, memang ada sekitar-sekitar itu,” ujar Dasco kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat (11/10/2024).
Optimalisasi Fungsi Kementerian
Dasco menambahkan bahwa pembentukan kementerian baru ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan sehingga lebih efektif dalam melayani rakyat. Kementerian-kementerian yang ada akan diarahkan untuk mendukung realisasi visi Asta Cita serta 17 program aksi yang menjadi janji kampanye Prabowo Subianto.
“Fokusnya adalah pada implementasi program-program ini di kementerian-kementerian yang ada, baik yang sudah ada maupun yang dipecah menjadi kementerian baru,” jelas Dasco.
Koordinasi dengan Pemerintahan Baru
Dasco juga mengungkapkan bahwa Komisi-komisi DPR akan menyesuaikan diri dengan kementerian-kementerian yang menjadi mitranya. Ia menyatakan bahwa pihaknya masih berkoordinasi dengan calon pemerintahan baru terkait finalisasi susunan kementerian ini. Finalisasi ini diharapkan selesai dalam beberapa hari mendatang, tepatnya sebelum rapat pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Senin.
“Jika masih ada 1, 2, atau 3 kementerian yang terkoreksi dalam Rapim dan Bamus, itu akan diumumkan bahwa perubahan tersebut akan menyusul kemudian,” tambahnya.
Bocoran Daftar Kementerian dalam Kabinet Prabowo-Gibran
Berikut adalah bocoran daftar kementerian dalam pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencakup 46 kementerian:
Kementerian-Kementerian:
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Perumahan Rakyat
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kementerian Transmigrasi
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Kementerian Koperasi
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf
- Kementerian UMKM
- Kementerian Agama
- Kementerian Sosial
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
- Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
- Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
- Kementerian Pendidikan Tinggi
- Kementerian Kebudayaan
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Kementerian Hukum
- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM)
- Kementerian Sekretariat Negara
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Kementerian Koordinator:
- Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan
Penyesuaian Nomenklatur
Perubahan ini sejalan dengan keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjalankan agenda-agenda prioritas yang diusung dalam kampanyenya. Susunan kementerian tersebut juga bertujuan untuk memaksimalkan layanan publik dan mendukung arah kebijakan strategis negara dalam lima tahun mendatang.
Dengan penambahan dan penggabungan kementerian ini, pemerintahan baru diharapkan mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan tepat, sembari mewujudkan janji kampanye yang telah disampaikan kepada publik.
Kabinet Prabowo-Gibran diproyeksikan akan membawa sejumlah perubahan struktural dalam pemerintahan. Meskipun jumlah kementerian yang final masih dalam tahap diskusi, konsep dan visi besar pemerintahan baru ini sudah mulai terlihat jelas melalui bocoran susunan kabinet. Rakyat menantikan pelantikan dan implementasi program-program yang telah dijanjikan untuk membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih signifikan.
(Anton)
