SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Anggota Bawaslu RI, Totok Haryono, menyampaikan apresiasi mendalam kepada para jurnalis yang selama ini berperan aktif dalam mengawal demokrasi. Dalam sebuah acara resmi, Totok mengakui bahwa keberadaan jurnalis bukan sekadar pemantau, tetapi juga bagian dari koalisi strategis Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu.
“Kami sangat berterima kasih atas peran kawan-kawan jurnalis yang tidak hanya mengawal Bawaslu, tetapi juga menjaga demokrasi sejak awal tahapan pemilu hingga pemilihan kepala daerah. Kritik dan saran dari jurnalis menjadi bagian penting dalam perbaikan sistem demokrasi ke depan,” ujar Totok.
Persiapan PSU di 26 Kota/Kabupaten
Saat ini, Bawaslu tengah mempersiapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 26 kota/kabupaten sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Proses PSU ini akan berlangsung dalam beberapa tahap, dengan jadwal sebagai berikut:
– 30 hari pasca putusan MK – Pemungutan suara dijadwalkan pada 22 Maret 2025
– 45 hari pasca putusan MK – Pemungutan suara dijadwalkan pada 5 April 2025
– 60 hari pasca putusan MK – Pemungutan suara dijadwalkan pada 19 April 2025
– 90 hingga 180 hari setelah putusan, sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing
Bawaslu memastikan seluruh proses PSU berjalan dengan transparan dan sesuai dengan prinsip demokrasi.
Jurnalis, Garda Depan Demokrasi
Totok menegaskan bahwa tugas jurnalis sangat penting dalam menegakkan demokrasi. Mengutip ajaran Pulitzer, ia menekankan bahwa wartawan selalu berpihak pada kebenaran dan keadilan.
“Wartawan memiliki tanggung jawab moral untuk berpihak pada yang lemah dan menegakkan keadilan. Kami sangat menghargai kritik dan masukan dari jurnalis, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, karena itu adalah bagian dari dinamika demokrasi,” tambahnya.
Jurnalis sebagai bagian dari media massa memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Pilkada. Namun, dalam praktiknya, tantangan besar sering dihadapi oleh jurnalis dalam menjalankan peran ini. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain keterbatasan akses informasi, tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan, serta potensi intimidasi yang dapat mengganggu objektivitas dan kebebasan pers. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu untuk menggelar Diskusi Publik dan Media dengan tema “Evaluasi Pengawasan Pilkada Dalam Potret Jurnalis” guna mengidentifikasi sejauh mana jurnalis telah menjalankan tugasnya dengan baik, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas pengawasan melalui media massa.
Bawaslu Bukan Sekadar Penyelenggara Pemilu
Totok juga menegaskan bahwa Bawaslu bukan hanya pekerja pemilu, tetapi pekerja demokrasi. Meskipun tahapan pemilu berakhir, Bawaslu tetap memiliki tugas dalam penguatan demokrasi selama lima tahun masa tugasnya.
“Bawaslu tidak hanya bekerja ketika ada pemilu. Kami terus melakukan berbagai kegiatan untuk memperkuat demokrasi karena tugas kami adalah menjaga sistem ini tetap berjalan dengan baik,” jelasnya.
Mengawal Netralitas TNI dan Polri di Pemilu 2029
Salah satu agenda penting ke depan adalah implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 136/PUU yang memperjelas aturan terkait netralitas TNI dan Polri dalam pemilu. Putusan ini menegaskan bahwa aparat keamanan yang terbukti menguntungkan atau merugikan peserta pemilu dapat dikenakan sanksi pidana.
“Ini adalah langkah maju untuk memastikan TNI dan Polri tetap berperan sebagai penjaga ketertiban, bukan alat politik bagi penguasa. Bawaslu akan terus menyosialisasikan aturan ini agar Pemilu 2029 lebih baik,” ujar Totok.
Akses Informasi dan Pelayanan Bawaslu
Menutup pernyataannya, Totok mengakui bahwa masih ada kekurangan dalam pelayanan informasi kepada jurnalis dan meminta masukan agar Bawaslu bisa lebih transparan dan akomodatif.
“Kami menyadari bahwa keterbukaan informasi sangat penting. Jika masih ada hal yang perlu diperbaiki, kami mohon kritik dan saran agar Bawaslu bisa lebih baik dalam memberikan akses informasi kepada publik,” tutupnya.
Dengan berbagai upaya ini, Bawaslu berharap kerja sama dengan jurnalis dapat terus berlanjut dan semakin kritis demi demokrasi yang lebih baik di masa depan.
(Anton)
