SUARAINDONEWS.COM, Medan – Tim Kunjungan Kerja Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf melakukan diskusi dengan rektor dan jajaran sivitas akademika Universitas Negeri Medan (Unimed) dan beberapa universitas negeri dan swasta lainnya.
Diskusi ini guna menyerap masukan dan informasi terkait persoalan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Sumut.
“Hari ini kita mendengarkan (masukan) dari perguruan tinggi baik swasta, negeri, maupun politeknik di Kota Medan dan Sumatera Utara. Banyak hal yang terkait dengan masalah kebijakan-kebijakan yang mungkin dirasa masih belum bisa disesuaikan dengan yang ada di daerah, terutama dari sisi kebijakan anggaran, akreditasi, biaya dan lain-lain,” ungkap Dede di Medan, Sumut, Kamis (26/1/2023).
Ia menyatakan, program yang baik sering kali tidak didukung oleh faktor anggaran yang besar dan masih banyak terjadi kendala di lapangan.
Di satu sisi, ada beberapa perguruan tinggi yang bisa mengadopsi kebijakan-kebijakan yang baru, tetapi banyak juga kampus-kampus swasta yang belum banyak bisa mengadopsi kebijakan-kebijakan baru tersebut.
“Ini butuh proses dan butuh keberpihakan anggaran. Kita tentu akan mendorong lebih banyak lagi kebijakan yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Jangan sampai kebijakannya terlalu tinggi tetapi anggarannya tidak mencukupi,” kata Dede.
Sementara dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) Syamsul Gultom menyampaikan bahwa Unimed saat ini memiliki 29.037 mahasiswa, 1058 dosen dan 464 tenaga kependidikan. UNIMED memiliki 82 Program Studi dengan akreditasi 61 persen akreditasi Unggul/A, 33 persen terakreditasi Baik Sekali/B/Baik dan 6 persen prodi baru yang sedang menunggu proses visitasi BAN-PT.
Syamsul menjelaskan, dengan jumlah mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan tersebut, Unimed mau tidak mau harus mengembangkan gedung dan sarana belajar lainnya secara komprehensif.
Unimed saat ini sudah selesai membangun gedung kuliah FMIPA empat tower dengan dana PNBP, karena sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun tidak ada bantuan pembangunan gedung sarana belajar dari pemerintah. Padahal, setiap tahunnya semua PTN dan PTS terus berkembang dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
“Melalui pertemuan yang mulia ini, kami titipkan suara kami dari PTN dan PTS di Provinsi Sumatera Utara, agar ada perhatian yang serius dari pemerintah terutama dalam memberikan bantuan pembangunan gedung kuliah dan sarana prasarana belajar yang memadai. Tidak mungkin mutu dan kualitas proses pembelajaran di kampus tercapai, jika tidak didukung sarana dan prasarana belajar yang lengkap dan memadai, terutama gedung kuliah, gedung laboratorium, dan sarana pendukung belajar lainnya,” ucapnya.
Ia juga menerangkan, setelah selesai membangun empat tower gedung kuliah FMIPA, selanjutnya akan dibangun gedung fasilitas belajar Fakultas Teknik (FT), karena lima tahun lalu FT Unimed memiliki enam Prodi, sedangkan saat ini sudah memiliki 15 (lima belas) Prodi.
“Jadi harus segera kita kembangkan, berdasarkan perkembangan jumlah Prodi dan jumlah mahasiswa,” tutup Syamsul.
Serap Aspirasi
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan mengatakan, salah satu tujuan dibentuknya Panja Perguruan Tinggi adalah untuk mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan perguruan tinggi, baik yang negeri maupun swasta, yang berkaitan tentang output-nya.
Karena, seperti diketahui, bahwa lulusan perguruan tinggi di Indonesia banyak yang tidak terserap dalam dunia kerja.
“Kita ingin mengetahui sejauh mana persoalan yang berkaitan dengan universitas swasta dan universitas negeri. Di mana universitas swasta jumlahn tiga ribuan lebih sedangkan universitas negeri seratusan lebih. Tentu dari alokasi dana yang besar itu harus bisa juga terbagi kepada kampus swasta,” ujar Sofyan Tan.
Ia menyatakan, Komisi X juga meminta pendapat dan masukan dari berbagai perguruan tinggi yang hadir dalam pertemuan itu, termasuk bagaimana mengelola perguruan tinggi yang benar. Sehingga bukan hanya bisa menelurkan orang-orang yang pintar dan siap kerja tetapi juga cinta tanah air.
“Saya kira masukkan yang disampaikan itu, baik dari pihak Universitas Negeri Medan (Unimed) sendiri maupun dari beberapa rektor perguruan tinggi yang hadir pada hari ini sudah cukup baik, di mana dalam rangka untuk memberikan perhatian terhadap pendidikan tinggi yang ada di luar Jawa. Saya mengambil poin itu karena terus terang terjadi ketimpangan antara sistem pendidikan di Jawa dan di luar Pulau Jawa. Walaupun kita tahu bahwa pada masa sekarang ini pemerintah dengan Kemendikbud lebih memberikan perhatian terhadap sarpras-sarpras maupun pembinaan terhadap perguruan tinggi yang di luar Pulau Jawa,” urainya.
Hal-hal yang demikian itu, lanjutnya, harus lebih diperbanyak frekuensinya. Namun ini juga bisa menjadi catatan yang sangat menarik yang mungkin suatu saat bisa menjadi masukan untuk revisi terhadap Undang-Undang Sisdiknas kedepan, bagaimana meletakkan perguruan tinggi negeri dan swasta itu sejajar.
Karena keduanya sama-sama memberikan pendidikan kepada rakyat kita dan tentu tidak boleh ada diskriminasi diantara keduanya.
“Undang-undang harus bisa memberikan cerminan kedepan. Harus ada paparan dan tindakan yang konkret. Dari hasil Panja ini kita berharap bahwa akan dijabarkan di dalam program-program Kemendikbud kedepannya. Masukan yang kita dapat dan Panja ini akan menjadi rekomendasi yang mestinya dijalankan oleh Kementerian,” tegas Sofyan Tan. (wwa)
